Rapimnas Golkar Mantapkan Konsolidasi untuk Raih Kemenangan

PARTAI Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I di bawah kepemimpinan Ketua Umum terpilih Setya Novanto.

Rapimnas yang digelar mulai 26-28 Juli 2016 ini merupakan agenda nasional pertama Partai Golkar pascarekonsiliasi setelah didera konflik dualisme kepengurusan.

Sejalan dengan tema Rapimnas I, yakni Memantapkan konsolidasi untuk memenangkan Pemilu 2019 demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, dalam pidato politiknya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto berulang kali mengingatkan seluruh kader bahwa kemenangan tidak akan dapat dicapai tanpa adanya konsolidasi nasional.

"Kita perlu memperkuat konsolidasi organisasi melalui musyawarah daerah (musda), mulai dari tingkat provinsi sampai di tingkat kelurahan. Tidak ada kebangkitan tanpa konsolidasi, tidak ada kemenangan tanpa keberhasilan konsolidasi," ujarnya saat memberikan pidato pembukaan Rapimnas I Partai Golkar di Gedung JCC, Senayan, Jakarta, kemarin.

Rapimnas itu dihadiri sejumlah tokoh senior Partai Golkar, di antaranya Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar BJ Habibie, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, serta Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Selain itu, elite Partai Golkar lainnya, seperti Ketua DPR Ade Komarudin, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai, Sekjen Partai Golkar Idrus Mahram, Bendahara Umum Partai Golkar Robert Joppy Kardinal, dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo turut Hadir.

Pada kesempatan itu, Novanto meminta setiap pengurus daerah untuk bersungguh-sungguh bersama konsolidasi.

Tidak hanya melibatkan pengurus DPP dan DPD, demi penguatan konsolidasi, Golkar akan menggerakkan potensi organisasi masyarakat (ormas) sayap partai, yakni Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) serta ormas kekaryaan.

Bersamaan dengan dilaksanakannya konsolidasi nasional, elektabilitas Golkar membaik setelah sempat didera konflik internal berkepanjangan.

"Survei terakhir, posisi Golkar secara elektabilitas naik signifikan, semula 8% menjadi 15%," tutur Novanto.

Selain menekankan konsolidasi politik, Novanto juga menyampaikan agar Rapimnas sudah dapat menentukan keputusan politik Partai Golkar sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2019.

Disampaikannya, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan diselenggarakan secara serentak pada 2019.

Hal itu tentunya akan membawa perubahan bagi dinamika politik.

Oleh karena itu, dalam Rapimnas, Golkar akan menentukan kebijakan supaya dapat memenangi Pileg dan Pilpres.

"Pilpres dan Pileg yang berlangsung serentak memengaruhi perilaku pemilih sehingga pilihan rakyat kepada calon presiden akan memengaruhi pilihan rakyat terhadap partai politik," imbuh dia.

Dukung Jokowi

Terkait dengan hal itu, sesuai rekomendasi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali pada Mei lalu yang mengamanatkan kepada ketua umum terpilih untuk melakukan komunikasi politik Presiden Joko Widodo, Novanto juga mencanangkan fraksi Golkar dapat meraup kursi di DPR sebanyak 120.

"Seiring rekomendasi Munaslub yang ditugaskan kepada saya, Rapimnas akan mengambil keputusan untuk menetapkan pencalonan Presiden Jokowi pada Pilpres 2019," tambahnya.

Penetapan pencalonan Presiden Jokowi itu akan dideklarasikan pada penutupan Rapimnas Kamis, (28/7).

Ada beberapa alasan mengapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Presiden Jokowi.

Alasan pertama ialah adanya kebijakan antara pemerintahan Jokowi dan Visi Kesejahteraan 2045 Partai Golkar, yakni pembangunan ekonomi, terutama infrastruktur menjadi prioritas kebijakan.

Kedua, selama 2 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Golkar menilai keberhasilan pembangunan.

Ketiga, sosok Presiden Jokowi merupakan figur yang memiliki popularitas yang paling tinggi jika dibandingkan dengan figur-figur lainnya.

Pencalonan itu mendapat dukungan dari Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Saya tahu dan yakin masih ada cukup banyak yang perlu ditingkatkan agar kinerja presiden dan kabinetnya dapat lebih maksimal. Kita masih punya 3 tahun untuk membantu perbaikan kekurangannya," tutur Ical dalam pidatonya di Gedung JCC, Senayan, Jakarta, kemarin.

Ical, sapaan Aburizal, menambahkan langkah nyata yang dilakukan Jokowi walaupun waktunya masih panjang, telah membawa hasil yang cukup positif.

Misalnya, pembangunan infrastruktur dilakukan besar-besaran, juga kebijakan di dunia pendidikan dan peningkatan jaminan kesehatan.

Selain memberikan masukan terkait dengan dukungan calon presiden dan wakil presiden 2019, Ical meminta Rapimnas menugaskan formatur untuk merealisasikan pembentukan kembali Mahkamah Partai (MP) yang sudah demisioner.

Mahkamah Partai belum terbentuk pasca-Munaslub Golkar di Bali, Mei lalu.

"Dewan Pembina mengusulkan pada Rapimnas untuk menugaskan formatur agar segera menetapkan kembali ketua, wakil ketua, dan lima orang anggota Mahkamah Partai. Mahkamah partai memiliki posisi sentral dalam penyelesaian posisi konflik internal," tegasnya.

Dalam Rapimnas ini akan membahas dan merumuskan enam hal, yakni kepartaian, pemenangan pemilu, politik, hukum, dan HAM, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, kesekretariatan dan aset partai, serta kebijakan-kebijakan internal partai. (Ind/S-25)