Proses Reshuffle, Presiden Libatkan Banyak Pihak

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) sudah merancang perombakan kabinet sejak bulan puasa lalu. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, proses kocok ulang tersebut juga melibatkan sejumlah pihak, seperti pimpinan partai politik (parpol) dan berlangsung tertutup.

Menurut Pramono, proses perombakan kabinet berlangsung panjang karena ada banyak nama calon menteri yang diterima Presiden Joko Widodo. Selain itu, Presiden harus menyeleksi dan menghubungi satu per satu calon menteri, sehingga tidak mungkin selesai dalam waktu singkat.

"Seperti Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Presiden Joko Widodo harus berkomunikasi dengan pimpinan tertinggi World Bank dulu agar mendapat persetujuan," jelas Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/7).

Kemudian, sambung Pramono, proses pengumuman kepada menteri yang diganti, ia mengatakan baru dilakukan pada Selasa (26/7) petang kemarin. Semua menteri yang diganti dan dirotasi, dipanggil ke Istana Kepresidenan untuk dijelaskan alasan mereka dicopot atau dirotasi.

"Yang mendampingi Pak Presiden saat itu kebetulan saya, Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), dan Pak Wakil Presiden Jusuf Kalla. Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada menteri yang dipanggil," tandasnya

Siang ini, Presiden mengumumkan perombakan kabinet dan melantik menteri yang baru. Ada delapan menteri baru dan empat menteri yang dirotasi dari posisinya. Delapan kementerian yang mendapat pemimpin baru ialah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Seusai pelantikan, Sri Mulyani mengungkap Bank Dunia terkejut saat dirinya memilih kembali menjadi Menteri Keuangan. Sebelum ditunjuk jadi Menkeu, Sri Mulyani menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia.

"Keputusan ini mengagetkan (Bank Dunia) memang," ujar Sri.

Sebab, selama menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia selama enam tahun, Sri tidak pernah menunjukkan gelagat ingin kembali ke Indonesia.

Meski demikian, Sri mengatakan, Presiden Jokowi telah menjalin komunikasi dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim soal permintaan itu. Presiden Kim, kata Sri, telah menyetujui pengunduran dirinya.

"Bank Dunia memahami pentingnya memperkuat ekonomi Indonesia karena melihat Indonesia adalah salah satu negara yang tujuannya sama dengan Bank Dunia, yakni mengentaskan kemiskinan dan mengakselerasi percepatan pemerataan kesejahteraan," pungkasnya. (OL-5)