Ketua MPR Ajak Warga Manfaatkan Amnesti Pajak

KETUA MPR RI Zulkifli Hasan mengajak warga yang memiliki kekayaan yang disimpan di luar negeri agar dapat mengikuti program amnesti pajak (tax amnesty) dalam rangka membangun perekonomian di Tanah Air.

"Saya mengajak masyarakat Indonesia untuk mendukung program tax amnesty dan ikut program ini jika punya harta di luar negeri," kata Zulkifli dalam rilis, Rabu (27/7).

Menurut Zulkifli, program tax amnesty pemerintah bertujuan baik dan sudah semestinya rakyat mendukung program tersebut.

Ketua MPR RI mengemukakan bahwa program tax amnesty tersebut dijamin aman karena Presiden RI Joko Widodo sendiri turun langsung.

"Pokoknya, mengutip Pak Wapres Jusuf Kalla, ikut tax amnesty tidurnya bisa nyenyak. Tax amnesty adalah program bersama yang harus didukung rakyat," katanya.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah Indonesia selain mendapatkan beragam manfaat dari pemberlakuan kebijakan tax amnesty atau amnesti pajak, juga perlu mewaspadai dan mengantisipasi sejumlah dampak negatif yang dapat timbul akibat kebijakan tersebut.

"Sudah banyak perkiraaan keuntungan akan dihasilkan dari tax amnesty, termasuk masuknya devisa negara berupa pajak. Di tengah euforia tax amnesty pemerintah harus dapat mengukur dampak negatif yang diperkirakan akan muncul pasca-tax amnesty," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda.

Menurut dia, meski amnesti pajak bakal berdampak luar biasa bagi pembangunan sektor infrastruktur dan properti, namun di sisi lain dengan banyaknya pembelian properti dari dana-dana luar biasa tersebut akan membuat peningkatan harga properti yang juga tinggi.

Perkiraan pembelian properti tersebut, lanjutnya, juga dilakukan dengan cara metode tunai keras sehingga tidak ada instrumen perbankan yang dapat mengaturnya karena tidak dilakukan secara kredit.

"Meskipun masih belum dapat dikatakan akan terjadi bubble, namun pastinya harga tanah-tanah akan terdongrak naik, dan pada akhirnya tanah-tanah untuk properti menengah bawah akan semakin langka," paparnya.

Dia berpendapat hal itu akan berdampak bagi semakin sulitnya pemerintah untuk merealisasikan janji realisasi program sejuta rumah.

Ali juga mengemukakan bahwa kewaspadaan ini harusnya sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan sebuah mekanisme pengendalian harga tanah seperti bank tanah yang sejak dulu belum juga tersentuh, di mana sebetulnya bank tanah merupakan faktor strategis dalam pengendalian harga tanah. (Ant/OL-3)