Ahok tidak Tunggu PDIP

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih belum mengumumkan jalur politik yang bakal dia gunakan di Pilkada DKI 2017. Namun, ia memastikan bahwa tidak akan menunggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

“Enggak. Kita enggak nunggu PDIP,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta seperti dilaporkan Metrotvnews.com, kemarin. Ahok diketahui telah memiliki dukungan tiga partai, yakni NasDem, Hanura, dan Partai Golkar.

Kursi tiga partai itu sebenarnya sudah cukup untuk membawa Ahok maju dari partai politik karena ketiganya punya 24 kursi dari jumlah minimal 22 kursi untuk maju lewat jalur partai politik. Sementara itu, untuk jalur perseorangan, Teman Ahok juga sudah mengumpulkan 1 juta KTP dukungan, dari syarat 532 ribu KTP dukungan.

Nanti malam, bakal digelar pertemuan Ahok, Teman Ahok dan dengan tiga partai politik pendukungnya. Ahok bakal mendeklarasikan pencalonannya pascapertemuan tersebut.

Sementara itu, KPU DKI Jakarta menerbitkan Peng­umuman Nomor 289 Tahun 2016 tertanggal 20 Juli 2016 menganai penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon dilaksanakan pada 3 Agustus hingga 7 Agustus.

Penyerahan dimulai pukul 08.00-16.00 WIB di lantai II Kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya Nomor 15, Jakarta Pusat.
Jumlah minimal dukungan yang diserahkan sebanyak 532.213. Penyerahan itu dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

Sementara itu, hasil survei yang digelar lembaga survei Indonesian Research & Survey (IReS) pada Mei 2016 lalu, menyimpulkan 50,3% responden memilih Ahok, disusul Yusril Ihza Mahendra 15,5% responden, dan Adhyaksa Dault 4,2% responden.

Survei dilakukan kepada populasi warga DKI Jakarta di enam wilayah, melibatkan 1.200 responden dengan margin of error lebih kurang 3%, dan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Metode survei menggunakan multistage random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara tatap muka res­ponden dengan menggunakan kuisioner. Pewawancara lapangan minimal mahasiswa S-1 atau sederajat. Validasi data dilakukan dengan membandingkan karakteristik demografis dari sampel yang diperoleh dari survei dengan populasi yang diperoleh melalui berbagai riset dan data BPS. (*/P-4)