Rohadi Diklaim Tak Goyahkan Golkar

DUGAAN adanya aliran dana kepada panitera PN Jakarta Utara Rohadi untuk memuluskan gugatan sengketa kepengurusan Partai Golkar di pengadilan itu dianggap tak berpengaruh kepada hasil Munaslub. Kasus yang ditangani KPK itu dianggap tidak nyata. Beringin yakin semua kadernya bersih.

"Komitmennya sekarang ini seluruh masalah Golkar sekarang kita akhiri. Kalau ada kader yang permasalahkan setelah prosesnya bersih, rekonsiliatif, berarti itu adalah mengada-ada," ucap Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (26/7).

Keyakinannya didasarkan atas, pertama, komitmen di Munaslub Partai Golkar 2016 yang menyebutkan lima kesepakatan bentuk Munaslub dari dua pihak yang bersengketa, yakni kubu Ancol dan kubu Bali: konstitusional, berkedilan, demokratis, rekonsiliatif, dan bersih.

"Kata 'bersih' ini menunjukkan bahwa seluruh proses hukum dan politik di partai golkar ini betul-betul berjalan dengan bersih," klaim dia. Sekedar informasi, Munaslub itu berlangsung beberapa bulan setelah gugatan di PN Jakut itu memenangkan kubu Aburizal Bakrie.

Kedua, lanjut Idrus, dirinya sudah melakukan pengecekan kepada dua kubu yang pernah bersengketa yang kini ada dalam satu kepengurusan DPP Partai Golkar. Bahwa, tiap pihak tidak ada yang melakukan penyuapan itu. Dua kubu itupun sebelum Munaslub sudah menyepakati untuk menerima apapun yang jadi putusan pengadilan.

"Kemenangan salah satu pihak diterima yang lain. Karena memang kita akhiri masalah ini secara organisasi," ujar dia.

Ketiga, sebagai pihak yang secara prinsip menjalankan proses-proses di pengadilan mewakili Golkar kubu Bali, Idrus mengakui bahwa tidak ada jalur-jalur ilegal yang digunakan pihaknya dalam proses hukum selama sengketa.

"Kita cek dan jaga betul jangan sampai proses hukum ini dinodai adanya langkah-langkah yang justru menyimpang dari aturan," aku Idrus, yang merupakan bekas Sekjen Partai Golkar kubu Bali itu.

Tentang kemungkinan melakukan klarifikasi kepada publik ataupun KPK, ia menepis itu. Begitupula terhadap kemungkinan adanya pemanggilan. "Apanya yang mau dipanggil? Kan dipanggil itu kalau ada masalah. Kami anggap tidak ada masalah," kilahnya.

Meski demikian, Idrus tetap menghormati proses hukum di KPK. Ia hanya tidak ingin berandai-andai jika saja proses hukum itu menemukan fakta yang menyeret kader Golkar. Sebab komitmen semua kader ialah mengakhiri masalah tersebut.

"Golkar kan sudah bagus, survei naik sampai 15%, lalu ada masalah begini, kita ketawa-ketawa aja," ia berasumsi. (OL-2)