Pemerintah Bentuk Pokja Percepatan Penyelesaian Kasus Investasi

PEMERINTAH membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus hukum yang menghambat investasi di Indonesia. Hal itu dikatakan Staf Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofyan Wanandi.

Hal itu disampaikannya usai melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (26/7).

"Ada perwakilan dari 32 lembaga dan kementerian di dalam Pokja yang dipimpin oleh Menteri Yasonna Laoly. Sekretariatnya ada di Kementerian Hukum dan HAM," ujar Sofyan.

Dia melanjutkan, tim ini akan bekerja mulai Agustus 2016. Sasaran utamanya adalah semua permasalahan yang sering dikeluhkan oleh para investor.

Salah satunya, lanjut Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu, adalah persoalan terkait ketidaksesuaian antara keputusan presiden dengan pelaksanaan di tingkat menteri maupun pemerintah daerah.

"Ada beberapa kasus yang akhirnya berakibat pada terhambatnya investasi di daerah. Ini harus diselesaikan secara cepat," kata Sofyan.

Wakil pimpinan Pokja yang juga Staf Khusus Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan timnya akan mengirimkan surat ke menteri terkait jika ditemukan ada peraturan menteri yang tidak sesuai dengan kebijakan presiden.

Tindakan yang sama dilakukan jika ada pemerintah daerah yang terindikasi masih memiliki peraturan daerah yang bertentangan dengan kementerian di tingkat nasional.

"Misalnya di daerah ada peraturan yang mewajibkan izin usaha harus diperbaharui setiap lima tahun, padahal di Kementerian Perdagangan menyatakan izin itu boleh berlaku selamanya. Nantinya, ini akan kami laporkan ke Kementerian Dalam Negeri agar Menterinya memperingatkan kepala daerah yang bersangkutan," tutur Purbaya. (Ant/OL-3)