Pemeriksaan Nurhadi Dinaikkan ke Penyelidikan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ak­hirnya memutuskan untuk menyelidiki Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman. Keputusan itu telah diatur dalam surat perintah penyelidikan (sprinlidik) terkait dengan suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, dan suap Kasubdit Pranata Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna.

“Sprinlidik Nurhadi (terbit), sudah dong. Kalau tidak salah Jumat (22/7). Setelah mendengarkan banyak saksi ditanya itu kan mungkin temen-temen memutuskan untuk lakukan penyelidikan sendiri,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, KPK belum menetapkan Nurhadi sebagai tersangka. Meski terkesan lamban, Agus menyatakan sprinlidik tersebut untuk mendalami bukti yang telah lama dimiliki KPK.

Sprinlidik itu diterbitkan setelah lebih satu bulan KPK menyimpan Rp1,7 miliar dan dokumen yang disita dari rumah dan ruang kerja Nurhadi. KPK juga sudah empat kali memeriksa Nurhadi sebagai saksi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwatta menambahkan, KPK melalui sprinlidik tersebut akan lebih kuat dalam mengejar keterangan empat ajudan Nurhadi yang merupakan anggota kepolisian. Keempatnya saat ini diketahui bertugas dalam Operasi Tinombala, di Poso, Sulawesi Tengah.

“Sebetulnya itu kan dari kepolisian, kita sudah berkoordinasi silakan diperiksa, tentu penyidik kami akan menindaklanjuti,” tuturnya.

Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW) Lalola Easter meminta KPK fokus mengusut dugaan keterlibatan Nurhadi. Pasalnya, ini momentum yang baik ketika KPK banyak melakukan operasi tangkap tangan terhadap hakim dan panitera pengadilan dalam beberapa bulan terakhir.

Terlebih, sepanjang periode Januari-Juni 2016, dari 325 kasus yang dipantau ICW, sebanyak 46 terdakwa perkara korupsi dinyatakan bebas oleh pengadilan. Adapun para terdakwa mendapatkan hukuman rata-rata hanya 2 tahun 1 bulan penjara.

“Jangan cuma berhenti pada aktornya, tapi juga sebagai utang bagaimana KPK bisa menjunjung reformasi di MA. Kritik KPK supaya tidak kendur, betul-betul diselesaikan,” tegas Lalola.

Sementara itu, peneliti PSHK Miko Gin­ting menyoal dugaan kuat penyembunyian Royani, mantan sopir Nurhadi, yang merupakan salah seorang saksi kunci. Selain itu, penugasan empat ajudan Nurhadi secara tiba-tiba ke Poso.

Menurut Miko, hal tersebut menyiratkan Nurhadi dilindungi kepentingan politik tertentu dan jaringan mafia peradilan. (Cah/Nyu/P-1)