PPATK Laporkan Potensi Pajak yang Belum Ditindaklanjuti

KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf menemui Presiden Joko Widodo membahas laporan potensi perpajakan. Seusai menemui Presiden, kepada wartawan ia mengatakan sejumlah laporan PPATK soal kasus pajak belum banyak ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Berdasarkan laporan hasil akhir (LHA), pada kurun waktu 2014- 2015, mereka sudah menyerahkan 375 laporan hasil analisis mereka ke pemerintah. Namun baru setengah laporan tersebut yang ditindaklanjuti.

"Sekarang sudah kita beri banyak laporan inisiatif kami ada 166 laporan. Kemudian yang disikapi oleh (Direktorat Jenderal) Pajak separuh, dapat Rp2,1 triliun. Yang lainnya, progress-nya masih kami tunggu," kata Yusuf ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/7).

Menurut Yusuf, pihaknya juga melaporkan kepada Jokowi mengenai total inisiatif pajak yang berjumlah 209 laporan berdasarkan permintaan dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Selain itu, Kepala PPATK juga menyampaikan undangan kepada Kepala Negara untuk menghadiri KTT Internasional Anti Pendanaan Terorisme di Denpasar, Bali pada 8-11 Agustus 2016. Dalam KTT tersebut, sebanyak 23 negara akan hadir dan Presiden Jokowi diharapkan dapat memberikan pidato dalam acara tersebut.

Yusuf juga menambahkan terkait kemungkinan isu dana aliran terorisme, pihaknya telah melaporkan hal itu kepada Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Disinggung mengenai masalah perombakan atau reshuffle kabinet, Jusuf enggan berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan akan patuh saja jikalau dipercaya mengemban amanah jabatan.

"Saya ini prajurit, siap perintah saja," katanya menanggapi soal isu perombakan kabinet yang belakangan kembali berembus kencang.