Mahar Politik Pilkada Dinilai masih Marak

PENGAMAT politik dari Populi Center Nico Harjanto menegaskan mahar politik masih berlangsung pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar Desember mendatang. Namun, kata dia, semua parpol akan menampik adanya mahar politik tersebut.

"Praktik mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi dan dukungan parpol memang masih berlangsung dan dilakukan oleh oknum-oknum parpol dalam berbagai tingkatan dan posisi yang berbeda," tegas Nico, kemarin.

Ia menyampaikan kesaksian calon yang gagal mendapatkan dukungan partai karena diminta membayar mahar.

"Sudah ada beberapa yang diberitakan, seperti Sebastian Salang yang kurang satu kursi, terus ada juga di Sumut, Jateng, dan bahkan Sulut ada yang masih belum mendaftar sama sekali. Ini pastinya terkait belum beresnya dukungan parpol."

Fenomena maraknya calon tunggal diduga juga tidak terlepas dari urusan mahar politik. Bagi oknum-oknum parpol, lanjutnya, mahar politik merupakan peluang bagi pengumpulan dana politik dan pribadi.

"Dengan banyak dana politik, biasanya pengaruh dan posisi oknum-oknum itu akan kuat di parpol yang pendanaan resminya sangat minim."

Nico menduga praktik-praktik itu pastinya diketahui oleh hampir semua pemimpin parpol. Namun, mereka tidak mencegah dan menindak oknum.

"Bisa jadi, karena oknum itu juga kaki tangan para pimpinan parpol."

Waketum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan partainya tidak meminta mahar dari calon yang ingin mendapat dukungan.

"Tidak ada mahar politik. Saya jamin karena kami komitmen tidak ada (mahar)."

Hal senada juga diutarakan Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Lawrence Siburian. Ia mengatakan Partai Golkar tidak membebankan dan mewajibkan calon kepala daerah membayar mahar.

"Soal uang itu tidak ada sama sekali, tetapi misalnya orang ingin menyumbang, boleh," kata dia.

Di lain sisi, Komisi Pemilihan Umum akan memaksimalkan waktu sosialisasi 3 hari sebelum pendaftaran calon gelombang kedua dibuka awal Agustus.

Itu dilakukan guna mengingatkan kembali parpol agar memaksimalkan hak mendaftarkan pasangan calon kepala daerah ke KPU sehingga masalah calon tunggal bisa diatasi.

Mendagri Tjahjo Kumolo tetap optimistis pilkada serentak bisa dilaksanakan Desember 2015. Ia yakin lobi antarpartai bisa menyelesaikan masalah di 14 daerah yang terancam penundaan akibat fenomena calon tunggal.