KPK Telah Terbitkan Sprinlidik Nurhadi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memutuskan untuk lakukan penyelidikan terhadap Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurachman, terkait dua perkara suap di MA dan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Keputusan itu telah diatur dalam Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) terkait suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, dan suap Kasubdit Pranata Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna.

"Sprinlidik Nurhadi (terbit), sudah dong kalau tidak salah Jumat (25/7). Setelah mendengarkan banyak saksi ditanya itu kan mungkin temen-temen memutuskan untuk lakukan penyelidikan sendiri," Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Senin (25/7).

Sudah hampir 4 bulan sejak rumah Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi digeledah KPK pada tanggal 21 April terkait dugaan suap panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution, namun hingga saat ini KPK belum menetapkan dirinya sebagai salah satu tersangka, namun baru terbitkan Sprinlidik. Padahal, Nurhadi yang sering disebut-sebut sebagai salah satu aktor petinggi MA yang berada dalam permainan perkara, masih bersifat saksi, dan disebut dalam dakwaan terkait suap PN Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Agus menyatakan Sprinlidik tersebut untuk mendalami bukti yang telah lama dimiliki KPK. Menurutnya Sprinlidik itu diterbitkan setelah lebih satu bulan KPK menyimpan Rp1,7 miliar, dokumen perkara dari rumah dan ruang kerja Nurhadi, kemudian 4 kali Nurhadi diperiksa sebagai saksi panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, yang juga menyeret isteri Nurhadi, Tin Zuraida, diminta keterangnnya.

Agus mengatakan, sprinlidik Nurhadi tersebit untuk menyelidiki dugaan Nurhadi terlibat pada dua perkara secara sekaligus. Itu adalah panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution dan suap Kasubdit Pranata Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna.

Lebih jauh, Agus menyatakan dengan sprinlidik tersebut, KPK akan lebih kuat dalam mengejar keterangan empat ajudan Nurhadi yang diketahui berasal dari kesatuan Brimob. "Nanti setelah penyelidikan ini surat itu dikeluarkan kemudian kita jadwalkan siapa saja yang akan dipanggil, termasuk anggota Brimob itu,"jelasnya. (OL-2)