Rohadi Mengaku Berteman Dekat Politikus Gerindra

ROHADI, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membantah menerima Rp700 juta dari Politikus Gerindra Sareh Wiyono. Rohadi mengaku hanya berteman dekat dengan Sareh saat anggota Komisi II DPR itu menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Kaitan uang Rp700 juta itu bukan uang Pak Sareh," kata Tonin Tachta Singarimbun, pengacara Rohadi, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (25/7).

Kendati demikian, dia mengakui bila kliennya memang dekat dengan Sareh yang merupakan anggota Komisi II DPR. Dia menjelaskan, Sareh merupakan mantan Ketua PN Jakut.

"Jadi Pak Sareh pernah jadi Ketua PN Jakarta Utara. Pak Rohadi panitera pengganti di sana. Semua di sana dekat dengan Pak Sareh, karena beliau satu-satunya ketua pengadilan yang bisa merangkul," papar dia.

Dengan kedekatan itu, Tonin mengakui bila Rohadi memang sempat ingin meminjam uang Rp1,2 miliar kepada Sareh untuk membangun rumah sakit di Indramayu, Jawa Barat. Namun, Sareh tak dapat memenuhinya.

"(Sareh bilang) dari mana saya dapat uang kata Pak Sareh," ungkap Tonin.

Pada Jumat (22/7), KPK memeriksa Sareh Wiyono. Dia dibidik soal uang Rp700 juta yang ada di mobil Rohadi yang jadi tersangka suap.

"Diduga pemberian uang itu dari Sareh dan kasusnya ditangani R," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati.

Namun, Yuyuk belum mau banyak bicara soal terkait apa duit itu. "Belum ada info. Belum tahu," jelas dia.

Sementara, usai diperiksa KPK, Sareh mengakui bila mengenal Rohadi. Namun, dia membantah berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait penanganan perkara pelecehan seksual pedangdut Saipul Jamil yang menyeret Rohadi.

"Tapi enggak ada urusan dengan perkara, enggak ada sama sekali. Jadi hanya ditanya, 'kenal enggak', saya jawab kenal. Hanya gitu saja," jelas Sareh.

Sareh, diketahui, diperiksa KPK dalam pengembangan suap terhadap Rohadi. Rohadi diduga tidak hanya menerima suap untuk mengurus perkara pencabulan dengan terdakwa Saipul Jamil. Sareh pun diperiksa untuk menelusuri perkara-perkara lain yang 'dimainkan' Rohadi.

Sareh sempat menjabat sebagai sebagai ketua PN Jakut. Kemudian dia menjabat sebagai ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Setelah pensiun pada 31 Desember 2013, Sareh menjadi calon legislatif dari Partai Gerindra. Dia lolos masuk DPR dan dipilih menjadi kepala Badan Legislatif DPR. Pada awal 2016, posisinya diganti Supratman.(X-11)