Konsolidasi TNI untuk Stabilitas Politik

KONSOLIDASI yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di jajaran TNI diprediksi untuk menyesuaikan dengan visi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi. Ia memperkirakan Presiden Jokowi tengah menata organisasi TNI, khususnya AD, agar sesuai dengan visi dan misi pemerintahannya.

Menurut Muradi, kepada Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Jenderal Mulyono, Presiden memercayakan penataan organisasi TNI-AD. Dukungan matra darat, kata Muradi, merupakan keniscayaan bagi Presiden untuk menciptakan stabilitas politik.

Terutama menjelang perombakan kabinet yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat. "Istilahnya bukan bersih-bersih dari orang-orang (mantan Panglima TNI) Moeldoko, melainkan menata organisasi agar sevisi dengan pemerintah," tandasnya.

Sabtu (25/7), Gatot menerbitkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/593/VII/2015. Isinya terkait pergantian jabatan strategis perwira tinggi di lingkungan TNI.

Total ada 84 perwira tinggi di lingkungan TNI-AD mengalami perubahan jabatan. Namun, masih ada dua komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI AD, yakni Komando Daerah Militer Jakarta Raya dan Kodam I/Bukit Barisan, masih kosong dan belum ada penggantinya.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya mengatakan kedua kodam tersebut memiliki posisi strategis, khususnya dari sisi pertahanan nasional.

"Karena itu, pengkajian lebih dalam untuk mengisi posisi tersebut. Khusus Kodam Jaya, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi TNI terlebih dulu akan meminta pertimbangan Presiden," ujar Fuad saat dihubungi, kemarin.(Pol/P-4)