Main Pokemon Go, PNS Terancam Dipecat

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan pihaknya tidak menoleransi jajaran PNS yang main gim Pokemon Go. Sanksi teguran keras sampai pemecatan akan dilakukan apabila ada pegawai yang digaji dari pajak seluruh rakyat sipil itu memainkan gim berbasis GPS tersebut.

"Sanksi terhadap aparatur sipil negara yang terbukti mainkan gim Pokemon akan tegas hingga sanksi pemecatan. Hal itu sudah prinsip, sebab banyak lembaga keamanan dan penegak hukum menilai gim itu mengganggu stabilitas juga menggaggu kinerja," terang Yuddy usai menghadiri acara Hari Adhiyaksa ke-56 di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (22/7).

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu juga mengatakan larangan dan sanksi itu sudah didasarkan pada sinyalmen yang dijelaskan Badan Intelejen Negara bahwa Pokemon Go bisa membahayakan kerahasiaan instalasi pemerintah.

Juga di berbagai tempat ada keluhan yang dari kepala satuan-satuan kerja dan penjabat aparatur sipil setempat bahwa permainan yang langsung booming itu menganggu konsentrasi dan memiliki kerawanan keamanan dan kerahasiaan.

"Oleh karena itu, Istana juga sudah melarang untuk memberikan suatu kepastian tentang situasi ini. Maka, selaku MenpanRB, kami berkoordinasi dengan BIN dengan kepolisian juga dengan kementrian pertahanan, Kominfo, dan instansi lainnya dengan dilahirkannya surat edaran itu, surat edaran Nomor B/2555/M PANRB/07/2016 Tanggal 20 Juli 2016," paparnya.

Menurut Yuddy, larangan untuk tidak bermain gim berbasis virtual dan GPS tersebut di dalam internal lingkungan kantor pemerintah berlaku untuk seluruh aparatur negara.

"Alasannya sudah jelas, selain untuk menjaga stabilitas keamanan, dan kerahasiaan juga menjaga kinerja aparatur sipil negara," tukas Yuddy. (OL-3)