Menteri Susi Ingin Semua Nelayan Gunakan BPJS

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan semua nelayan yang ada di Indonesia dapat menggunakan layanan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik yang terkait dengan kesehatan maupun ketenagakerjaan.

Susi beberapa kali mengemukakan hal tersebut termasuk saat melakukan kunjungan dan inspeksi mendadak di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di kawasan Muara Baru, Jakarta, Jumat (22/7).

Susi bertanya kepada nelayan apakah mereka telah memiliki BPJS. Hal tersebut ditekankan Susi karena hal tersebut dinilai penting bagi jaminan agar nelayan tetap melaut dengan lebih tenang.

"Jika masih belum memiliki BPJS, sebaiknya tidak usah berangkat mencari ikan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Terkait dengan bantuan bagi nelayan di berbagai daerah, sebagaimana diberitakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan program bantuan kapal dan alat penangkap ikan telah disesuaikan dengan permintaan nelayan lokal di berbagai daerah.

"Bantuan sarana penangkapan ikan disesuaikan dengan permintaan nelayan sesuai proposal dan usulan dari Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi," kata Direktur Kapal dan Alat Penangkapan lkan KKP Minhadi Noer Sjamsu, di Jakarta, Kamis (21/7).

Menurut dia, saat ini sudah ada sebanyak 25 desain kapal, sedangkan penyusunan desain dan spesifikasi teknis kapal perikanan dan alat penangkap ikan dibuat sesuai dengan prosedur PT PAL Indonesia.

Ia memaparkan, kapal perikanan terbuat dari fiber glass sedangkan bentuk lambung kapal dirancang dengan tipe U dan tipe V sehingga dapat memenuhi kriteria kapal ikan yang baik.

Sejumlah kriteria tersebut antara lain memiliki ruang muat luas, mudah bongkar-muat ikan, olah gerak dan stabilitas yang baik sesuai dengan ketentuan sehingga mampu menjaga kenyamanan dan keselamatan anak buah kapal (ABK) selama beroperasi dan berlayar dalam setiap kondisi perairan.

Setelah dilakukan penghematan menimbang kondisi anggaran pemerintah, maka bantuan sarana penangkapan ikan berupa 3.450 kapal perikanan dan 14.782 alat penangkap ikan dengan anggaran senilai Rp1,9 triliun, setelah penghematan serta premi asuransi untuk satu juta nelayan senilai Rp250 miliar.

Sementara untuk spesifikasi teknis bantuan sarana penangkapan ikan dibuat dengan memperhatikan karakteristik seluruh wilayah perairan Indonesia dan kearifan lokal. (Ant/OL-3)