Amnesti Pajak Kebanjiran Peminat

KEBIJAKAN amnesti pajak baru bergulir lima hari sejak diluncurkan Senin (18/7).

Akan tetapi, sambutan wajib pajak sangat antusias.

Mereka berbondong-bondong melaporkan deklarasi aset yang selama ini belum termasuk di surat pemberitahuan (SPT).

Hingga hari ketiga pelaksa-naan amnesti pajak, Rabu (20/7), Ditjen Pajak telah me-nerima pelaporan aset sebesar Rp100 miliar.

"Ada wajib pajak yang men-declare. Jadi, sudah pecah telur. Dia melaporkan pernyataan harta dan tebusan juga sudah masuk. Pernyataan hartanya sekitar Rp100 miliar," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kantor Kemenko Perekonomian, kemarin.

Menurut Mardiasmo, kebijakan amnesti pajak akan dibanjiri peminat seiring de-ngan berjalannya sosialisasi.

"Di hari pertama mereka mampir ke help desk untuk bertanya. Sejak hari kedua mereka sudah mulai men-declare."

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama menambahkan tingginya antusias wajib pajak tersebut terbukti dari masuknya sekitar 1.200 pertanyaan ke call center Ditjen Pajak.

"Setiap hari rata-rata 400 penelepon bertanya cara ikut amnesti pajak. Selama tiga hari dibuka sudah ada yang men-declare asetnya dan membayar tebusan."

Hestu Yoga menyatakan pada Selasa (19/7) ada tiga wajib pajak membayar uang tebusan, dua dari wilayah Jawa Barat I dan seorang dari Jakarta Pusat.

"Sudah ada (wajib pajak) yang membayar Rp1,9 miliar. Antusiasme wajib pajak sangat tinggi."

Tidur nyenyak

Dengan melihat tingginya animo wajib pajak tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla maklum jika Singapura berupaya mengganjal langkah wajib pajak mengejar amnesti.

"Itu strategi agar mereka tidak kehilangan dana WNI dalam jumlah besar. Artinya, uang terbanyak di Singapura berasal dari Indonesia," ujar JK seusai menghadiri sosialisasi UU Tax Amnesty di Kementerian Keuangan, kemarin.

JK melanjutkan peraturan terkait pajak semakin tegas pada 2018 dengan berlakunya pertukaran informasi pajak di lingkup global.

"Tujuan kita menjadi pengusaha kan ingin tidur enak, ingin sejahtera. Jadi, bagaimana bisa tidur enak kalau dicurigai dari mana asal duitnya, rumah atas nama sopirnya, mobil atas nama pembantunya. Apa enaknya? Jadi, ini kemudahan agar kita tidur nyenyak," lanjut JK.

Presiden Joko Widodo menilai amnesti pajak sudah mendesak agar tidak tertinggal dari negara lain.

"Kalau lepas Juli, sulit me ngelolanya. Kita kejar-kejar-an dengan negara lain. Kita ingin uang masuk untuk pem-bangunan. Ada 18 bank siap menerima dana dalam bentuk deposito, tabungan, atau giro," ungkap Jokowi dalam sosialisasi amnesti pajak di depan 3.500 pengusaha di Medan, Sumatra Utara, kemarin.

Di sisi lain, Dirut PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio meminta perusahaan pialang mempelajari kembali peraturan menteri keuangan sebelum menerima dana repatriasi dari peserta amnesti pajak.

"Sebagai ujung tombak penyaluran (dana), kita harus memahami tujuannya bukan hanya menjual saham," tandas Tito. (Nur/Pol/Ire/PS/X-4)