Amnesti Dimungkinkan Bagi yang Telah Berstatus Hukum Jelas

DPR tidak keberatan dengan rencana pemerintah memberikan amnesti dan abolisi kepada kelompok bersenjata di bawah pimpinan Nurdin Ismail atau Din Minimi di Aceh. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya sepakat amnesti dimungkinkan bagi mereka yang telah memiliki status hukum jelas atau sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

"Kami sepakat pemberian amnesti kepada orang yang status hukumnya jelas. Kalau kejahatannya separatis, ya lebih mudah. Untuk pidana bisa diberikan setelah putusan hukumnya final (inkracht)," katanya seusai rapat bersama Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) Sutoyoso, Kepala Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (BNPT) Suhardi Alius dan jajaran dari kejaksaan, kepolisian, serta TNI, Kamis (21/7).

Atas upaya Kepala BIN, kelompok Din Minimi akhirnya menyerahkan diri dan persenjataannya. Mereka mengajukan syarat diberikan amnesti.

Kelompok Din Minimi merupakan kombatan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang mereka lakukan tidak dapat dikategorikan sebagai kriminal murni sebab kelompok tersebut juga menyuarakan tuntutan politis sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintahan Pronvinsi Nangroe Aceh Darusalam. Din Minimi turun gunung dan menyatakan menyerah pada akhir Desember 2015 lalu.

Kepala BNPT Suhradi Alius menuturkan, berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi oleh BIN bersama Kementerian Hukum dan HAM terdapat 70 anggota Din Minimi yang akan diajukan pemerintah mendapat amnesti. 21 orang diantaranya kini berada di penjara dan akan mendapat pengajuan abolisi. Sedangkan 49 orang lainnya sudah berbaur dengan masyarakat.

Menkopolhukam menjelaskan selama ini Indonesia selalu melakukan pendekatan keras dalam menanggulangi kelompok bersenjata. Padahal, itu tidak menguntungkan bagi semua pihak dan malah menambah banyak korban.

Kini pemerintah ingin mengupayakan pendekatan lebih lunak, salah satunya melalui pemberian amnesti. Diharapkan, dengan merangkul mereka, stabilitas keamanan di Aceh dapat tercipta.

"Mungkin selama ini kita dianggap terlalu keras. Kita harus menghormati masalah hukum, tapi di sisi lain jangan kesampingan prinsip kemanusiaan," terang dia. (OL-2)