Presiden Diminta Keluarkan Produk Hukum

PRESIDEN Joko Widodo sebaiknya tidak hanya mengeluarkan imbauan kepada aparat hukum untuk tidak memidana kebijakan kepala daerah. Presiden perlu mengeluarkan produk hukum yang bisa dijadikan acuan dalam mencegah kriminalisasi seperti yang dimaksudkan.

“Bentuknya bisa perpres atau inpres. Tanpa produk hukum tertulis akan dilematis bagi aparat hukum dan kepala daerah. Di satu sisi, aparat melihat ada pelanggaran terhadap aturan, tapi tidak bisa melakukan tindakan apa-apa. Di sisi lain, kepala daerah takut melanggar aturan sehingga mereka menjadi miskin terobosan untuk mempercepat pembangunan,” ujar pengamat kebijakan publik Eka Sakapurnama di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi untuk kesekian kalinya mengingatkan aparat penegak hukum untuk mendukung pembangunan dengan tidak melakukan kriminalisasi terhadap kebijakan kepala daerah. Jokowi mengungkapkan banyak kepala daerah mengeluh sulit mengeksekusi kebijakan karena takut dikriminalisasi. Akibatnya, saat ini ada dana sebesar Rp246 triliun yang mengendap di bank-bank daerah.

Kepala Negara menyampaikan hal itu saat memberikan pengarahan kepada seluruh kapolda dan kajati se-Indonesia yang juga dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jaksa Agung M Prasetyo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Menurut Eka, sebenarnya kepala daerah bisa tetap inovatif dan menelurkan terobosan-terobosan di daerah masing-masing. Yang diperlukan ialah kejelian dalam memperhatikan peraturan yang berlaku ketika akan mengeksekusi kebijakan.

“Contohnya sudah banyak, kok. Ada Bupati Bantaeng Nurdin (Abdullah) yang mampu membangun daerah tidak hanya menggunakan dana APBD, tapi juga dari hibah dan sebagainya. Juga ada Bupati Banyuwangi yang kebijakan-kebijakannya inovatif. Yang dibutuhkan hanya kejelian saja dari kepala daerah,” kata dia.

Diungkapkan, banyak pejabat publik yang enggan mengambil langkah-langkah terobosan karena takut dikriminalisasi aparat penegak hukum. Alhasil, dana APBD disimpan di sejumlah bank dan pembangunan di daerah pun berjalan lamban.

“Kalau seperti ini terus roda pembangunan tidak akan jalan. Karena itu, Presiden tidak bisa hanya berwacana. Harus keluarkan produk hukum yang cegah kriminalisasi. Namun, produk hukum itu juga harus memperhatikan aturan-aturan yang sudah berlaku sebelumnya. Jangan sampai tumpang tindih,” tandas Eka. (Deo/P-3)