Presiden Minta Dibuatkan Peta Jalan Industri Pertahanan Nasional

SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung mengatakan dalam rapat terbatas mengenai pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista), Presiden Joko Widodo meminta kepada Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk melakukan terobosan dan perubahan mendasar dan strategis mengenai apa yang harus ditempuh dalam 5-10 tahun ke depan mengenai industri pertahanan nasional.

"Strategi apa yang harus ditempuh dalam 5-10 tahun ke depan. Bagaimana cara mencapainya. Berapa banyak dana yang dibutuhkan," ujar Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/7).

Presiden Jokowi, sambung Pramono, juga memberikan penegasan untuk mengutamakan produk-produk pertahanan dalam negeri, seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Lembaga Elektronika Nasional (LEN), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti), PT Penataran Angkatan Laut (PAL), dan PT Dahana.

Selain itu, Presiden juga meminta agar dibuatkan peta jalan (roadmap) atau perencanaan yang jelas untuk produk-produk dalam negeri yang direncanakan dalam jangka panjang.

"Juga bisa diketahui apakah pasarnya hanya untuk Indonesia atau bisa untuk luar negeri? Karena produk-produk kita di Middle East seperti Arab, Thailand, Filipina, Malaysia dan beberapa negara lainnya di Uni Eropa mereka gunakan produk-produk dari PT Pindad, PT DI, dan sebagainya," paparnya.

Pramono menyebutkan, Presiden Jokowi juga meminta agar pengadaan alutsista digunakan dengan pendekatan bottom up dengan mengutamakan kepentingan operasional satuan pengguna di jajaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

"Terakhir, Presiden minta dalam waktu 3-5 bulan dilakukan audit terhadap industri strategis pertahanan. Agar kita tahu peralatan apa yang sudah dibeli yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Lalu apa yang dibutuhkan ke depan untuk memenuhi kekurangan tersebut," pungkasnya. (OL-5)