Kelompok Santoso Harus Ditumpas Habis

PEMIMPIN Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso diduga tewas dalam kontak senjata dengan Satuan Tugas (Satgas) Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah. Menanggapi kabar itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepada Satgas supaya menumpas habis sisa-sisa kelompok Santoso. Tujuannya supaya stabilitas keamanan di Sulawesi Tengah dapat segera pulih.

"Kalau benar itu Santoso dan elitnya, saya minta mudah-mudahan tim yang dibentuk kepolisian, densus dan TNI segera tuntaskan sisa para kelompok Santoso pengikutya sehingga stabilitas di Palu dan Sulteng cepat pulih dan mempercepat proses pembangunan daerah," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7).

Menurut Tjahjo, pihaknya telah berdikusi dengan Kapolda Sulteng Brigjen Rudy Sufahriadi bahwa apa yang disampaikan sama dengan pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa jenazah itu hampir pasti Santoso.

"Menurut Kapolda 90 % identifikasi awal dan kesaksian itu benar Santoso dan Basri. Di rumah sakit Bhayangkara Palu sedang dicek DNA dan sebagainya," imbuh dia.

Ada dua terduga teroris yang tewas dalam baku tembak di Poso, Jenazah itu diduga kuat adalah Santoso dan tangan kanan Santoso, Basri.

Selain meminta supaya kelompok Santoso diberangus habis, Tjahjo mengatakan pihaknya mengimbau supaya satgas menelusuri masuknya senjata yang digunakan kelompok Santoso. Sebab dia menduga senjata -senjata itu diselundupkan secara ilegal melewati perbatasan.

"Berikutnya, harus dikejar bagaimana proses masuknya senjata, darimana, apakah dari perbatasan, Sangir-Talaud (Perbatasan Indonesia dan Filipina) harus ditelaah impor darimana," tukas Tjahjo.

DPR mengapresiasi kabar tewasnya tewasnya Santoso dalam baku tembak di Poso. Telebih Santoso sudah lama menjadi target operasi Tinombala.

Namun, Pimpinan Komisi III DPR RI dari F-Gerindra Desmond J. Mahesa mengingatkan ke depan penanganan terorisme dilakukan dengan memperhatikan criminal justice system. Sebab banyak terguda teroris yang tewas tanpa proses peradilan atau diproses secara hukum.

"Kami di komisi III menginginkan tegaknya hukum. Dalam proses penanggulangan terorisme harus ada kejelasan mengenai status seorang terduga teroris," ucap Desmond. (OL-2)