DPR Dorong Pertamina Kembangkan Cadangan Migas di Natuna.

PERSETERUAN dalam penguasaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut China Selatan antara Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN terjadi di daerah Natuna. Suasana geopolitik di kawasan tersebut menjadi perhatian anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi

Hal itu disampaikannya saat rapat kerja Komisi VII dengan Direktur PT Pertamina di Ruang Komisi VII, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (18/7).

Menurutnya, klaim 'Negeri Tirai Bambu' itu bukan hanya semata persoalan wilayah tradisional mereka dalam mencari tangkapan ikan bagi nelayan. Namun, patut diwaspadai adalah terkait besarnya kandungan gas yang terdapat di kawasan Natuna tersebut.

"Saya kira ikan-ikan itu bukan satu-satu ultimate goals-nya, tetapi lebih dari itu yakni besarnya kandungan gas di kawasan itu. Maka bolehlah kita untuk mewanti-wanti dan mewaspadainya," ujarnya.

Oleh karena itu, politisi NasDem itu mengharapkan Pertamina agar secepatnya membuat sebuah depo atau kilang di kawasan itu. Sehingga dengan keberadaanya, bisa menghentikan upaya klaim dari negara lain terhadap kawasan paling utara di Indonesia tersebut.

"Kami mendorong Pertamina secara de facto dan riil berdiri di sana, untuk segera mengembangkan cadangan minyak dan gas yang terkandung di wilayah itu," tegas legislator Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Terkait hal itu, Kurtubi menambahkan, pemerintah telah bertahun-tahun memberikan kewenangan tersebut kepada Pertamina untuk pengembangan kawasan cadangan migas natuna.

"Dengan menempatkan para tenaga teknik dan karyawan Pertamina di sana. Sehingga dengan begitu tidak ada negara lain yang berhak menklaim Natuna sebagai wilayahnya. Apakah itu Tiongkok sekalipun atas dalih zona tradisional bagi nelayannya dalam menangkap ikan," pungkasnya. (RO/OL-3)