Polisi belum Tinggalkan Sikap Militeristis

AKSI pengepungan yang dilakukan kepolisian dan sejumlah organisasi masyarakat terhadap Asrama Mahasiswa Papua pada Jumat (15/7) di Yogyakarta membuktikan bahwa polisi masih belum bisa melepaskan sifat-sifat militer dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka, meski secara jelas pascareformasi institusi Polri dipisahkan dengan TNI agar polisi dapat berbaur dalam masyarakat yang demokratis.

"Pengepungan itu jauh dari sifat polisi yang sipil, polisi bukan militer, ini yang harus diubah. Kita gembar-gembor demokrasi, Presiden dan DPR gembar-gembor deomokrasi, tapi Polri tidak paham, dibuktikan peristiwa ini," ujar pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menanggapi aksi pengepungan di Yogyakarta, di kantor Kontras, Jakarta, kemarin (Senin, 18/7).

Jumat (15/7) lalu, ada aksi pengepungan oleh kepolisian dan sejumah ormas di Yogyakarta. Kejadian tersebut bermula saat mahasiswa Papua yang menamai diri Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) membuat rangkaian acara pada 13-16 Juli 2016.

Acara tersebut direncanakan dimulai dari Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kusumanegara ke Titik Nol Km di Jalan Panembahan Senopati. Aksi itu dalam rangka mendukung ULMWP (United Liberation Movment for West Papua) untuk bergabung di Melanesian Spearhead Grup (MSG) yang sedang melakukan konferensi tingkat tinggi di Honiara, Solomon Island, pada 13-15 Juli.

Bambang berpendapat polisi seharusnya tidak perlu melakukan pengepungan terkait dengan ancaman adanya upaya makar dari kelompok tersebut.

Menurutnya, polisi cukup dengan memaksimalkan fungsi-fungsi intelijen untuk mencari aktor intelektual dan cara dialogis untuk menghindari aksi makar.

"Jangan menimbulkan peristiwa yang jadi perhatian, menimbukan simpati di luar negeri. Dialogis dipakai, kalau tidak mempan, tidak cukup bukti, ada tindakan, maka baru ditangkap," kata Widodo.

Di tempat yang sama, Koordinator Kontras Haris Azhar menyampaikan penyelesaian permasalahan Papua tidak bisa dilakukan dengan cara-cara represif.

Pasalnya, cara tersebut akan semakin membuat rakyat Papua semakin bersemangat untuk memisahkan diri dari Indonesia. "Harusnya dihadapi dengan cara kulutral, bukan dengan cara represif," ujarnya.

Pemerhati Papua, Amiruddin Al Rahab, menilai kejadian pengepungan menunjukkan tidak berubahnya cara-cara pemerintah dalam menanggapi isu kemerdekaan Papua secara lebih humanis dan demokratis.

Aksi yang akan dilakukan mahasiswa Papua tersebut, kata Amir, merupakan cara untuk menikmati demokrasi di Indonesia. "Intinya demokrasi Indonesia harus lebih dewasa dalam menyikapi perkebangan dinamika politik di Papua," tutupnya. (Nyu/P-4)