Soal Pembebasan Sandera, Opsi Militer Terus Diupayakan

PEMERINTAH tetap membuka opsi pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf dengan menerjunkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Filipina. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Jakarta masih menunggu lampu hijau dari Manila.

"Operasi militer pilihan terakhir. Belum ada persetujuan Filipina. Tanpa persetujuan, tidak mungkin menerjunkan pasukan TNI," ujar Kalla di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, kemarin (Senin, 18/7).

Desakan agar pemerintah tidak bernegosiasi dengan kelompok teroris memang menguat. Pengamat pertahanan Universitas Udayana, Bali, Bagus Surya Widya Nugraha mengatakan negosiasi jarang efektif, terlebih jika melibatkan pembayaran tebusan.

Ia pun mengingatkan, Indonesia memiliki sejumlah pengalaman membebaskan sandera di luar negeri melalui operasi militer. Saat ini ada 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf dalam dua peristiwa berbeda.

"Negara punya alat (militer) yang bisa digunakan. Sekarang (pemerintah) tinggal mencari mekanisme yang tepat dalam menurunkan pasukan pembebasan sandera ke Filipina. Tidak boleh kita hanya bergantung pada negara lain dalam memastikan keselamatan warga kita," cetus Surya (Media Indonesia, Senin 18/7).

Terkait dengan belum turunnya izin, Kalla memahami sikap Filipina yang terkesan menolak TNI terlibat dalam pembebasan sandera. Menurutnya, pemerintah akan bersikap serupa seandainya ada warga negara Filipina yang disandera di Indonesia.

"Jadi kita tidak bisa menganggap cara Filipina itu salah, enggak. Kita pun coba sekiranya ada orang Filipina disandera di Kalimantan atau di Sulawesi, kemudian kita izinkan satu batalion tentara Filipina datang, pasti tidak kita izinkan," tuturnya.

Dipimpin Filipina
Kalla menambahkan, pemerintah juga konsisten menolak ekspor batu bara ke Filipina selama belum ada jaminan keamanan di jalur pelayaran yang dilalui kapal-kapal pengangkut batu bara.

"Mana ada kapal yang berani melewati (jalur) itu kalau nanti disandera. Baik secara jiwa maupun secara ekonomi nanti rugi. Karena itu yang terjadi maka batu bara tidak dikirim selama keamanan tidak dijamin," tandas Kalla.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan, jika pemerintah Filipina menyetujui pelaksanaan opsi militer, operasi tersebut akan dipimpin angkatan bersenjata Filipina.

"Kalau kita mengejar orang di negara lain, negara itu yang jadi pimpinannya. Kita harus mengikuti komando mereka, dalam hal ini Filipina," ujarnya di Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menilai militer Indonesia siap secara kuantitas dan kualitas. Bila akhirnya diizinkan Filipina, sambungnya, prinsip kehati-hatian tetap harus diutamakan.

"Pengerahan pasukan harus hati-hati, punya data intelijen yang kuat, tidak boleh tergesa-gesa," katanya di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Selama menunggu izin keluar, pemerintah diminta melakukan diplomasi. "Pendekatan ke para komandan kelompok militan dengan melibatkan para tokoh muslim berpengaruh," tandasnya.

Penyanderaan pertama oleh Abu Sayyaf terjadi pada 20 Juni silam terhadap tujuh ABK kapal tunda Charles 001 yang tengah melintas di perairan Sulu, Filipina Selatan.

Belum tuntas upaya pembebasan, penyanderaan kedua terjadi pada 9 Juli lalu terhadap tiga ABK kapal pukat tunda bernomor LD/113/5/F di perairan Felda Sahabat, Tungku, Sabah, Malaysia.(Ind/P-5)