Sistem Proporsional Tertutup Belum Tentu Jawab Persoalan

KOORDINATOR Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menekankan pengembalian sistem pemilu proporsional tertutup pada Pemilu 2019 belum tentu akan menjawab persoalan kepemiluan bangsa Indonesia. Hal itu diutarakannya saat menanggapi semakin mencuatnya wacana pengembalian sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup.

"Terlalu sederhana melihat persoalan pemilu hanya kepada persoalan sistem terbuka dan tertutup. Dan mengembalikan sistem menjadi tertutup belum tentu menjawab persoalan kepemiluan kita," terangnya, Senin (18/7).

Ia menjelaskan salah satu persoalan dalam sistem pemilu di Indonesia adalah biaya yang mahal dan cenderung transaksional. Mahal dan transaksional, kata dia, adalah akibat penerapan sistem pemilu proporsional terbuka.

Apakah jalan keluarnya adalah kembali ke sistem proporsional tertutup, ia menjawab tidak sesederhana itu. Menurutnya, sistem proporsional terbuka mempunyai kelebihan, yakni membuka ruang partisipasi yang cukup baik bagi masyarakat.

"Mengapa sistem terbuka adalah pilihan? Karena partai politik kita sebagian besar masih sangat elitis dan tertutup. Elitisme dan ketertutupan ini setidaknya dapat dipaksa dengan sistem terbuka untuk membuka ruang bagi kelompok minoritas misalnya kelompok perempuan. Jika tidak diatur secara paksa terbuka, jelas model pencalonan akan merugikan kelompok minoritas," paparnya.

Terkait biaya mahal dan transaksional yang kerapkali terjadi dalam pemilu, tegas dia, sesungguhnya dapat terjadi baik di sistem proporsional terbuka ataupun tertutup.

"Misalnya, biaya mahal, kalau terbuka ditujukan kepada semakin banyak pemilih untuk memilih calon, tetapi di calon tertutup dilakukan dalam biaya pencalonan dan perebutan nomor urut. Transaksional tetap ada dengan jumlah yang besar pula," jelasnya.

Jadi, lanjut dia, persoalan sebagian besar dalam pemilu sesungguhnya bukan soal sistem pemilu, tetapi soal penegakan hukum. Hanya saja, menurutnya, sistem proporsional terbuka lebih partisipatif dan membela kelompok minoritas daripada sistem proporsional tertutup. (OL-2)