Mekanisme Proporsional Tertutup Buka Peluang Nepotisme Parpol

PEMERINTAH berniat mengganti mekanisme sistem pemilihan legislatif dari terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sistem yang ada saat ini yakni pemilihan terbuka sudah baik.

iA menjelaskan masalah yang muncul pada sistem pemilihan tertutup ialah penempatan seseorang dalam daftar nomor urut calon legislatif. Penentuan seperti itu dinilainya sangat oligarkis.

"Sistem tertutup hanya memberi porsi pada pengurus partai atau orang-orang yang dekat dengan pimpinan partai politik dapat terpilih. Nepotisme elit parpol sangat kental," kata Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/7).

Menurutnya, sistem pemilihan terbuka seperti saat ini sudah baik. Walaupun memang sistem itu dianggap banyak kekurangan sebab tidak sedikit calon anggota legislatif yang hanya mengandalkan uang supaya dapat terpilih tanpa memperhitungkan kualitas.

"Mereka yang terpilih mengandalkan kekuatan uang, biaya politik makin tinggi dan kualitas legislator rendah. Tapi itu terjadi karena sistem pengkaderan dari partai yang tidak sempurna," imbuh Muzani.

Dia menambahkan, tidak relevan menerapkan sistem pemilihan legislatif dilakukan secara tertutup. Padahal, sistem pemilihan presiden dan kepala daerah dilakukan secara terbuka.

"Dalam sistem demokrasi, presiden dan kepala daerah dipilih langsung. Jika sistem pemilihan tertutup diterapkan kembali, maka tidak pararel dengan semangat itu," tukas Muzani.

Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan menyampaikan kendati partainya cenderung memilih sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif, tapi harus juga diakomodir dalam undang-undang pemilu nantinya bahwa ada ruang bagi bakal calon untuk berpindah perahu partai politik.

"Misalnya saya sebagai calon legislatif ditaruh di nomor urut yang jauh di bawah. Itu sudah menjadi kebijakan partai politik, tapi saya bisa ke partai lain dan ditentukan jangka waktunya," tukas Arteria. (OL-2)