PDIP Coba Giring ke Proporsional Tertutup

WACANA pengembalian sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2019 semakin mencuat. Sistem keterpilihan calon legislatif berdasarkan suara terbanyak (proporsional terbuka) dinilai rumit dan membuat partai berada dalam posisi tidak penting.

Dalam rencana kodifikasi nantinya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan PDIP akan memelopori digunakannya kembali sistem pemilu dengan proporsional tertutup sesuai dengan Pemilu 1999.

Menurut Hasto, sistem proporsional tertutup akan mengeliminasi calon-calon anggota dewan yang terpilih karena faktor finansial, bukan karena faktor kualitas.

"Dengan demikian, partai dapat mengembangkan strategi ke depan. Yang jadi caleg bisa berasal dari kalangan internal partai, tapi partai juga membuka diri terhadap mereka yang punya kompetensi di bidangnya," sebutnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai usulan perubahan sistem pemilu yang semula proporsional terbuka menjadi tertutup tidak bisa serta-merta dilakukan, apalagi jika perubahan itu dilakukan dengan didasarkan pada pertimbangan jangka pendek dari masalah yang ada dalam sistem pemilu itu.

Dengan sistem proporsional terbuka, perhitungan suara akan tetap berbasis kuota suara dan habis di daerah pemilihan.

Calon legislatif yang terpilih berdasarkan suara terbanyak. Itu artinya, sistem proporsio­nal terbuka dengan perolehan terbanyak tetap dianggap yang terbaik.

Meski pemerintah belum memutuskan akan menggunakan sistem pemilu apa dalam penyatuan tiga UU, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo, menyatakan pemerintah mengisyaratkan condong dengan sistem proporsional tertutup seperti yang diinginkan mayoritas partai.

"Kelebihannya (sistem tertutup) partai lebih mandiri. Artinya kader-kader partai bisa menentukan memilih kader partai yang terbaik. Kemudian mengeliminasi politik uang," tutup Soedarmo. (Nyu/P-2)