Waktu Reshuffle Perlu Dipastikan

PEROMBAKAN (reshuffle) Kabinet Kerja jilid II dinilai sebagai suatu keniscayaan. Selain demi konsolidasi politik, menurut pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito, kinerja buruk sejumlah menteri juga menjadi alasan utama reshuffle perlu segera dilakukan.

"Publik sebenarnya tidak terpengaruh isu reshuffle. Yang gaduh itu elite politik. Karena itu, harus segera dipastikan kapan akan dilakukan reshuffle," ujar Arie saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Arie meyakini perombakan bakal dilakukan demi mengakomodasi Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar yang baru-baru ini bergabung ke koalisi pemerintah. Kendati begitu, Presiden harus memastikan menteri-menteri baru memiliki kompetensi yang selaras dengan Nawa Cita.

Lebih lanjut Arie menilai ada sejumlah menteri yang memiliki catatan kinerja buruk, sehingga perlu diganti. "Beberapa menteri memang tidak layak. Di Kemenpan (dan Rebiro) sudah beberapa kali kasus. Tapi, saya yakin Presiden sudah punya catatan kinerja para pembantunya. Presiden pasti sudah punya kriteria-kriteria untuk penggantian," terangnya.

Ketua DPP Partai Hanura Syarifuddin Sudding juga meminta Presiden Jokowi segera memastikan waktu reshuffle. Itu agar para pembantu Presiden tidak gamang dan kinerja mereka tidak terganggu.

"Kalau tidak ada kepastian, para menteri akan diliputi kegalauan dan akhirnya bekerja tidak efektif," tutur Syarifuddin.

Kendati disebut-sebut bakal mendapatkan jatah kursi menteri, Partai Golkar menekankan kembali bahwa dukungan mereka terhadap pemerintah Jokowi-JK tanpa syarat. Menurut Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, perkara jatah menteri tidak akan memengaruhi dukungan partai berlambang beringin itu.

"Kepentingan kita kalau Jokowi menggunakan hak prerogratif untuk reshuffle ialah bagaimana reshuffle membuat kinerja di kabinet mendatang lebih efektif dan produktif," tegas Idrus.

Meskipun isunya telah bergulir sejak beberapa bulan silam, hingga kini pihak Istana belum memastikan kapan akan kabinet akan dirombak. Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta semua pihak sabar menunggu keputusan resmi Presiden. (Deo/P-1)