TNI Tegaskan Netralitas dalam Pilkada 2015

TENTARA Nasional Indonesia (TNI) kembali menegaskan netralitas prajurit dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015. Karena itu, personel TNI aktif dilarang menggunakan hak dipilih dan memilih dalam pilkada serentak.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya saat dihubungi di Jakarta, kemarin, mengatakan TNI sudah berkomitmen untuk tak lagi terlibat politik praktis.

Menurut Fuad, netralitas, baik oleh TNI maupun aparatur pemerintah, hampir selalu menjadi sumber masalah dalam setiap pemilu. "Panglima TNI menegaskan bahwa prajurit TNI harus netral dan tidak menggunakan hak memilih dan dipilih," kata Fuad.

TNI, kata Fuad, menyadari memiliki kekuatan mobilisasi massa. "Karena itu, kami memutuskan netral. Kami ingin menjadi tentara profesional untuk pertahanan. Jika ada prajurit yang tak netral, akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya," cetusnya.

Bagi prajurit yang hendak dipilih dalam pemilu, lanjut Fuad, harus mengundurkan diri dari TNI. Di sisi lain, Fuad juga mengimbau kalangan eksternal agar tidak melakukan upaya mengajak, yang membuat anggota TNI bersikap tidak netral.

Adapun untuk pengamanan pilkada serentak, lanjut dia, sepenuhnya tanggung jawab kepolisian. Total anggaran pengamanan yang dibutuhkan Polri mencapai Rp1,07 triliun.

TNI, kata Fuad, hanya memberikan bantuan pengamanan, tetapi tanggung jawab berada di kepolisian. "Berapa yang diminta, itu yang kami berikan. Namun, itu tetap di bawah koordinasi polisi. Kalau ada apa-apa, tanggung jawab ada di polisi, bukan TNI," tegas dia.

Kepala Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai dalam konteks pilkada, dukungan TNI kepada calon kepala daerah tertentu kental dengan motif ekonomi.

Namun, menurut Muradi, dalam satu dekade terakhir, kreativitas TNI dalam pilkada relatif sepi pergerakan. Kepala daerah pun cenderung tidak melihat dukungan TNI cukup signifikan untuk mendongkrak perolehan suara. "Kecuali di daerah yang rawan konflik seperti di Papua dan Aceh, dukungan TNI cukup penting," ujarnya.

Netralitas TNI yang relatif pasif pada pilkada, menurut Muradi, bertolak belakang ketika pilpres. Pucuk tertinggi TNI, tandasnya, memiliki kepentingan untuk mengamankan akses ekonomi dan kekuasaan jangka panjang.(Pol/T-2)