Kostrad Desak Pemerintah Keluarkan Perintah Bebaskan Sandera

PANGLIMA Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) Letjen Edy Rahmayadi berharap pemerintah segera memberikan perintah kepada militer untuk melakukan operasi pembebasan WNI yang disandera kelompok milisi Abu Sayyaf di Kepulauan Sulu, Filipina Selatan.

"Kami masih menunggu perintah dari Filipina boleh gak pasukan Kostrad masuk. Kalau pasukan bisa masuk, kita kasih waktu 3 minggu operasi itu akan selesai," kata Edy kepada wartawan di Markas Divisi Infanteri-1 Kostrad, Cilodong, Kota Depok, Jumat (15/7).

Optimistis itu, sambung dia, karena Kostrad yang sudah disiapkan pemerintah Indonesia sebagai ujung tombak operasi pembebasan sandera, memiliki bekal pengalaman bertempur di luar negeri. Namun, Edy menolak berkomentar apakah anak buahnya telah diterjunkan ke lokasi target untuk mengamati situasi medan. Menurutnya hal tersebut bersifat rahasia dan tidak bisa disampaikan ke publik.

Ia menegaskan, pada prinsipnya Kostrad diposisikan sebagai pelaksana operasi dan akan bergerak apabila sudah menerima instruksi. Kostrad pun tidak perlu melakukan diplomasi dengan militer negara tetangga.

"Kostrad tidak ada diplomasi. Yang diplomasi adalah pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri (Retno LP Marsudi) dan sekarang oleh Menteri Pertahanan (Ryamizard Ryacudu) serta Menteri Polhukam (Luhut Binsar Pandjaitan) sedang dilaksanakan," tegas Rahyamadi.

Pangkostrad menambahkan, berulangnya aksi penyanderaan WNI tidak bisa ditolerir. Namun, kondisi demikian tidak lantas dijadikan alasan untuk melakukan penyerbuan ke Filipina. TNI tetap berpegang pada aturan dan menunggu perintah yang diberikan oleh pemerintah.

"Kalau (Filipina) tidak bisa diselesaikan, kita punya marwah bangsa ini. Punya adat dan tidak boleh dikecilkan oleh negara manapun. Salah satunya adalah Kostrad yang siap melindungi segenap rakyat Indonesia," tandasnya. (OL-2)