PPP Terancam tidak Ikut Pilkada

DUALISME di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum juga mencapai titik temu dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015.

Di satu sisi, kubu Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy tetap tidak menganggap keberadaan kubu Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz. Di sisi lain, kubu Djan Faridz bersiap mengikuti pilkada dengan metode menitipkan calon melalui partai lain.

Padahal, tahapan pilkada serentak 2015 akan dimulai dengan pendaftaran calon pada 26-28 Juli.

Sekjen DPP PPP hasil Muktamar Surabaya Aunur Rafiq di Jakarta, kemarin, mengatakan pihaknya berencana berkonsultasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebab, kata dia, secara hukum, DPP PPP Djan Faridz bukan pihak yang beperkara di pengadilan tata usaha negara (PTUN). Soalnya, yang menggugat ialah DPP PPP yang dipimpin oleh Suryadharma Ali.

"Kami tidak berkonflik dengan Djan Faridz, tetapi dengan Suryadharma Ali (SDA). Gugatan kepada kami itu datang atas nama SDA. Kalau tidak ikuti bingkai hukum, bisa berantakan negara ini," ujar Aunur.

Wakil Ketua Umum PPP Kubu Djan Faridz, Fernita Darwis, mengatakan pihaknya memiliki tiga opsi untuk dapat mengikuti pilkada. Opsi pertama, ikut pilkada dengan ditandatangani oleh dua ketua umum seperti Peraturan KPU. Opsi kedua, menitipkan kader pada partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

"Khususnya Partai Gerindra. Kalau di suatu daerah Gerindra tidak ada calon, akan mencalonkan kader PPP. Begitu juga sebaliknya, kalau Gerindra ada calon, tetapi kami tidak ada, artinya kami dukung Gerindra. Namun, kalau kami berdua punya calon, ya adu elektabilitas," jelasnya.

Opsi ketiga, lanjut dia, kubu Djan Faridz akan menggerakkan semua mesin partai di tingkat daerah agar tetap berperan walau tidak ikut pilkada.

"Kader di daerah justru lebih suka skenario kedua dan ketiga. Mayoritas kader di daerah memang tidak menginginkan islah, memilih kedua opsi itu," paparnya.

Saat ditanyakan komunikasi dengan kubu Romahurmuziy atau yang biasa disapa Romi, Fernita mengatakan belum ada titik temu. "Dengan kubu Romi, belum ketemu irisannya," kata dia.

Sikap Partai Gerindra, menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, mengaku belum tentu mendukung calon yang diusulkan PPP. "Kalau calonnya cocok, pasti kami dukung. Artinya, Gerindra mengutamakan kader kami. Kalau tidak ada, kami cari orang yang terbaik yang dinilai bisa memimpin daerah itu. Dari partai mana pun ya," ujar Fadli.

Bisa tolak
KPU telah menginstruksikan jajarannya di daerah untuk menolak pendaftaran pasangan calon dari parpol yang bersengketa bila tidak disepakati oleh kedua kubu.

"Di dalam aturan harus keduanya mendaftarkan satu pasangan calon yang sama. Kalau berkoalisi, koalisinya harus identik," ungkap Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay.

Meskipun, lanjut dia, KPU menyadari konflik di tingkat pengurus pusat parpol belum tentu memecah pengurus parpol di tingkat daerah. Karena itu, jika di tingkat daerah hanya ada satu kepengurusan, KPUD masih bisa menerima pendaftaran pencalonan dengan syarat ada surat keterangan dari kedua kubu pengurus pusat.

"Tidak apa-apa yang penting dibuat surat penyataan bahwa pengurus di daerah tidak ganda," tuturnya.(Uta/T-2)