Jika Ingin Perbaikan,Reshuffle Diperlukan

WAKIL Ketua DPR Fadli Zon menyarankan Presiden Joko Widodo membentuk sistem kinerja di Kabinet Kerja guna memudahkan pelaksanaan tugas di kabinet. "Saya ingatkan agar Presiden membentuk sistem kinerja yang fokus untuk menentukan mana tugas Presiden dan mana yang menjadi tugas pelaksananya (menteri)," katanya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan usulan tersebut agar Presiden fokus terhadap tugasnya sebagai penanggung jawab utama dalam pemerintahan. Menurut dia, tugas Presiden bukan mengurus hal yang sifatnya mikro. "Presiden sebagai penanggung jawab utama itu lokomotifnya, ada grand design untuk memberikan gagasan besar untuk urusan yang besar," ujarnya.

Selain itu Fadli memberikan catatan terkait kinerja pemerintahan selama 8 bulan yang dinilainya belum optimal sehingga diperlukan perombakan kabinet. Dia mencontohkan masalah penyerapan anggaran yang masih lemah dan janji-janji politik yang disampaikan ketika kampanye, tetapi belum direalisasikan hingga saat ini.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, apabila pemerintah ingin menjalankan programnya, seharusnya memiliki fokus prioritas dan mencari orang terbaik di bidangnya. Menurut dia, orang berlatar belakang politik, tetapi kurang profesional, akan menjadi beban bagi Presiden.

"Kita tahu bahwa Presiden yang memilih dan bertanggung jawab atas kabinet yang dipilihnya," katanya. Dia menilai kinerja para menteri di Kabinet Kerja ada yang bagus, tetapi ada yang masih banyak masalah, seperti fokus mengejar pencitraan. Fadli menyarankan pemerintah melakukan survei terhadap masyarakat terkait pendapat publik terhadap kinerja para menteri.

Taat fatsun
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden meski Joko Widodo ialah kader PDIP. "PDIP bersifat menunggu Presiden dalam mengambil keputusan terbaik untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi dan konsolidasi pemerintah," ujar Hasto saat ditemui di sela-sela acara Sekolah Partai Calon Kepala Daerah, di Cimanggis, Depok, Selasa (21/7).

Ia mengatakan pihaknya akan tetap mematuhi fatsun politik. PDIP percaya Presiden dapat membangun komunikasi politik untuk menentukan komposisi terbaik dalam kabinetnya. "Pembahasan dan evaluasi sudah dilaksanakan dan kita menunggu keputusan Presiden. PDIP tidak pernah membedakan menteri yang dari partai dan nonpartai. Pekerjaannya sama, yakni untuk menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan harga bahan makanan pokok. Jadi, konsolidasi pemerintahan saat ini memang sangat penting," pungkasnya.