Bupati Morotai Desak KPK Periksa Bambang Widjojanto

BUPATI Pulau Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera memeriksa Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto. Rusli yang saat ini berstatus tersangka dalam dugaan suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, pada 2011 ia menunjuk Bambang sebagai pengacaranya saat menggugat hasil pilkada di MK.

"Saya menjadi tersangka oleh KPK karena dituduh menyuap hakim MK pada 2011. Saya minta KPK untuk panggil Bambang Widjojanto karena dia itu kuasa hukum saya waktu di MK. Tentang perkara saya itu, sudah saya kuasakan pada Bambang untuk mengurusnya," tutur Rusli seusai diperiksa penyidik KPK di Jakarta, kemarin.

Ia menyatakan KPK mesti memeriksa Bambang guna menggali informasi yang berkaitan dengan perkaranya. Sebab, dalam perkara suap Rp2,9 miliar itu, Rusli mengaku tidak pernah berurusan dan tidak mengenal mantan Ketua MK Akil Mochtar. "Diupayakan untuk itu (memeriksa Bambang). Kenapa? Karena saya sendiri sudah kuasakan semuanya diurus sama Pak Bambang.

Saya tidak kenal Akil Mochtar, tidak pernah komunikasi, dan soal pemberian Rp2,9 miliar, ya tanya Bambang karena dia kan kuasa hukum saya," tegasnya. Saat ditemui di kesempatan berbeda, Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi mengaku pihaknya masih belum membutuhkan keterangan Bambang Widjojanto dalam kasus itu.

"Belum ada informasi atau kesimpulan untuk memanggil Pak Bambang. Sampai saat ini tidak ada kebutuhan untuk memanggil Pak Bambang," jawab Johan saat dimintai konfirmasinya melalui pesan singkat. Rusli ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Pulau Morotai di MK pada 26 Juni 2015. Dia diduga memberi uang sebesar Rp2,989 miliar kepada Akil Mochtar selaku Ketua MK saat itu, sebagai imbalan karena dimenangkan dalam sidang sengketa.