Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
PELAKSANA tugas Ketua KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan pemerintah harus terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap calon pengganti Husni. Salah satu kandidat yang berpeluang besar mengisi posisi yang ditinggalkan almarhum ialah Hasyim Ashari.
Hasyim merupakan calon komisioner KPU 2012-2017 urutan kedelapan peraih suara terbanyak saat pemilihan di DPR. “(Verifikasi calon) itu otoritas Presiden. Kami hanya katakan, Pak Husni Kamil Manik, Ketua KPU, telah meninggal dunia, sehingga anggota KPU menjadi kurang satu dan meminta proses pengisian tak terlalu lama,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.
Penetapan komisioner pengganti diperkirakan terjadi setelah pemilihan Ketua KPU definitif pengganti Husni yang digelar secara internal pada Senin (18/7). Adapun surat KPU tentang permintaan penggantian komisioner akan dikirim ke Presiden akhir pekan ini.
“Kami akan minta Presiden menetapkan, mengeluarkan SK, dan melantik penggantinya. Bahwa diperlukan pengecekan, masih memenuhi syarat, silakan Presiden melaksanakannya,” ujar dia.
Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemilihan komisioner KPU pengganti bukan domain pemerintah. Menurut dia, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mengganti posisi anggota KPU yang kosong.
Pertama, KPU mengusulkan nama baru. Kedua, mengambil dari uji kelayakan sebelumnya. “Yakni yang mendapatkan suara terbanyak,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpendapat mekanisme pengganti almarhum Husni ditetapkan lewat suara terbanyak. “Kita akan cek dari nomor berikutnya setelah (nomor urut) 7 siapa? Setelah itu dikeluarkan keputusan presiden,” kata Tjahjo di Gedung KPU.
Ia menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang berjumlah 41.802.538 jiwa kepada KPU untuk digunakan sebagai pertimbangan data penentuan daftar pemilih Pilkada 2017.
“Dengan penyerahan ini kepada KPU, pemerintah yakin penyelenggaraan pilkada akan lebih baik ke depannya, khususnya masalah data karena telah melalui tahap verifikasi,” ujarnya. (Kim/Pol/Nur/P-5)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved