Istana tidak Intervensi Pemilihan Komisioner KPU

SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung menyatakan, hingga kini Presiden Joko Widodo belum menerima surat yang dikirim Komisioner Pemilihan Umum (KPU) terkait pengganti Husni Kamil Malik.

Pramono menegasikan pemilihan Komisioner KPU domain pemerintah. Pasalnya, KPU merupakan lembaga indepeden yang bebas dari intervensi pemerintah.

Namun demikian, menurut Pramono, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mengganti posisi anggota KPU yang kosong. Pertama, mengusulkan nama baru. Kedua, hasil dari uji kelayakan sebelumnya. "Yang berikutnya adalah siapa yang mendapatkan suara terbanyak," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/7).

Ia menambahkan, siapa pun pilihannya mesti mendapat persetujuan DPR. Karena itu, pemerintah tidak bisa menunjuk calon pengisi Komisioner KPU melalui Tim Penilai Akhir (TPA).

Setelah Ketua KPU Husni Kamil meninggal dunia pada pekan laku, pengadil pemilihan umum itu kekurangan satu komisioner. Dari hasil musyawarah di antara anggota KPU, tugas pelaksana harian KPU dipegang oleh Hadar Nafis Gumay. (OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Anton Kustedja Abdullah