PPP Minta Reshuffle Jangan Ganggu Jatah Parpol

SEKRETARIS Jenderal PPP Arsul Sani mengakui reshuffle jilid II kabinet kerja Jokowi-JK semakin dekat. Namun, dia tidak tahu kapan pastinya perombakan kementerian dilakukan.

Namun, jika reshuffle menjadi kenyataan, Arsul berharap jatah partai politik tidak digeser.

"Kalau menurut saya, karena ada aspek untuk kebutuhan politik tadi berarti ada kebutuhan menjaga soliditas dukungan terhadap pemerintah. ketika ada masuk baru, harusnya jangan ganggu jatah Parpol," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7).

Meski demikian, lanjut Arsul, Presiden bisa saja menggeser kursi menteri parpol. Namun, alasannya bukan untuk menciptakan konstelasi politik baru. Tapi, berdasarkan kinerja dari menteri tersebut.

"Kalau saya melihatnya kalaupun pada akhirnya presiden melakukan reshuffle pertimbangannya tidak semata-semata menciptakan konstelasi politik baru, makin kuatnya dukungan pemerintahan, ukuran lebih obyektiflah yakni kinerja," ujar anggota Komisi III ITU.

Sampai saat ini, kata Arsul, Ketua Umum PPP Romahurmuziy belum mendapatkan informasi pasti kapan akan ada reshuffle. Namun, perbincangan terkait kinerja kementerian sudah pernah dibahas oleh Jokowi dan partainya.

"Kalau basisnya penilaian kinerja berlaku parpol dan non-Parpol," kata Arsul.

Sementara itu, Wakil Sekjen PDIP Eriko Sotarduga mengakui isu reshuffle belakangan semakin kencang. Namun, menurutnya, belum ada pertemuan yang terlihat antara para ketua umum partai dengan Presiden Jokowi.

"Isunya begitu. Tapi kenyataanya belum ada. Kalau ada, presiden akan adakan pertemuan di waktu yang tepat. Bagaimanapun ketemu sama ketum," kata Eriko.

Menurut Eriko, pertemuan antarpara pentolan partai politik tersebut paling tidak pasti ada sebelum reshuffle. Sebab dia yakin Jokowi masih memakai adat ketimuran.

"Walaupun KIH sudah tidak ada, tapi ada forum koalisi pemerintah. Biasanya ada pertemuan sebelum reshuffle. Sampai sekarang belum ada. Selalu ada pertemuan karena seusai adat ketimuran," tuturnya.

Memang partai politik berhak memberikan komentar mengEnai reshuffle dan kinerja menteri kabinet kerja Jokowi-JK. Namun, menurutnya, keputusan reshuffle ada di tangan Jokowi.

"Sekali lagi, saya tidak bisa komentari. kita sudah berikan dukungan kepada presiden tentunya itu jadi kewenangan beliuau untuk tentukan susunan kabinet, itu hak prerogatif. Dari PDIP kita serahkan ke Jokowi," pungkasnya. (MTVN/OL-3)