Pengamat: Tito Harus Berani Berantas Mafia Hukum

TITO Karnavian resmi menjadi Jenderal dan menyandang jabatan Kepala Kepolisian Negara RI, pada Rabu (13/7) siang. Presiden Joko Widodo pun langsung berpesan kepada Tito agar memberantas mafia hukum.

Menurut pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, pesan tersebut harus dilakukan Tito, yang menggantikan Jenderal Badrodin Haiti, dengan berani.

"Harus berani membenahi internal untuk bersihkan tubuh Polri dari oknum yang bermain, tapi itu tidak mudah. Kalau mau berantas mafia hukum, harus bentuk tim khusus," kata Bambang kepada Media Indonesia.

Tim khusus itu nanti bergerak secara diam-diam untuk bisa melihat siapa saja polisi nakal yang suka bermain kasus. "Karena sebenarnya akar masalahnya di sumber dayanya, itu yang harus ditata ulang," imbuh Bambang.

Siapa saja yang menjadi anggota tim khusus bisa dari tingkat junior atau senior Tito. Namun, Bambang menilai Tito lebih baik memilih polisi dari level perwira menengah atau yang masih berpangkat Komisaris Besar.

Selain membenahi Polri dari dalam, langkah lainnya untuk memberantas mafia hukum, lanjut Bambang, dengan bekerja sama dengan institusi penegak hukum lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.

Sementara itu, Tito usai dilantik menyatakan sudah memiliki strategi untuk melaksanakan perintah Presiden Jokowi, yakni dengan membuat sistem berbasis teknologi informasi dan melibatkan partisipasi masyarakat.

"Sistem itu nantinya akan memungkinkan masyarakat dengan segera melapor jika mengetahui siapa pun terlibat mafia hukum. Misalnya, dengan gadget kemudian melapor melalui call center," katanya.

Tito sendiri akan memberikan arahan terkait kebijakan yang ia buat kepada jajarannya pada Jumat (15/7) di Mabes Polri, Jakarta. Tito seperti diberitakan sudah memiliki 10 program hingga 2019. (Beo/OL-5)