Rizal Ramli Tuding Ahok Cengeng

PERMINTAAN Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Utama mengenai pembatalan reklamasi Pulau G harus atas izin Presiden ditanggapi cukup keras oleh Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Sang Rajawali Ngepret menilai Ahok terlalu mengandalkan Presiden dalam menyelesaikan permasalahan reklamasi Pulau G.

"Jangan cengenglah jadi orang. Jangan lupa, masing-masing menteri ini punya kewenangan yang dilindungi Undang-Undang," cetus Rizal saat ditemui di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (13/7).

Rizal berpendapat masing-masing kementerian yang tergabung dalam Tim Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta sudah memutuskan hal yang sama.

Keputusan penghentian selamanya proyek reklamasi Pulau G juga dibuat berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya.

"Satu menteri saja bisa batalkan. Ini 4 menteri," tegas Rizal.

Dia pun menilai Keputusan Presiden (Keppres) No 52/1995 sudah dibatalkan oleh Peraturan Presiden (Pepres) No 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Karena itu, Rizal meminta Ahok untuk melihat secara keseluruhan aturan terkait reklamasi yang selama ini sudah mengalami perubahan.

"Kan ada peraturan presiden yang lebih baru. Berpikir modernlah, jangan kuno melihat yang lama. Esensinya, jangan cengenglah jadi orang. Masa segala macem mau diaduin ke Presiden," tukas Rizal. (OL-3)