Kemenlu Diminta Serukan Negara Bersengketa Hormati Arbitrase

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI perlu menyerukan kepada negara negara yang bersengketa untuk menghormati putusan Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) di Den Haag, terkait sengketa Laut China Selatan.

"Kemlu harus serukan agar pihak yang bersengketa menghormati keputusan Mahkamah Arbitrase," kata pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati ketika dikonfirmasi, Rabu (13/7) dini hari.

Menurut dia, menjaga situasi kondusif adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mendorong agar negara-negara di kawasan untuk menjaga situasi kondusif, sehingga tidak terjadi ketegangan di LCS.

Nuning, sapaan Susaningtyas Kertopati, berpendapat situasi saat ini memperlihatkan bahwa pemerintah Tiongkok begitu ambisius menguasai LCS atau unnegociated condition.

"Segala bentuk diplomasi selama ini hanya sebagai bargaining time untuk siapkan penguatan militer dan ekonominya. Indonesia jangan masuk dalam jeratnya, tetapi harus berani kritis dan tegas terhadap Tiongkok," tegas Nuning.

Mantan anggota Komisi I DPR ini mengimbau agar seluruh negara ASEAN yang sengketa wilayah dengan Tiongkok bersatu melalui defense agreement, sementara di bidang ekonomi jangan mempermudah ekspansi ekonomi Tiongkok di Indonesia.

"Karena saya melihat implikasi dari persoalan kemenangan Filipina itu dan sikap Tiongkok akan seperti itu. Ini dilakukan agar Tiongkok berdamai dan mengakui kedaulatan negara lain," ucapnya.

Pemerintah Indonesia, tambah Nuning, harus berhati-hati karena selama ini yang dikenal hanya patroli terkoordinasi atau Coordinated Patrol.

Terminologi joint patrol di laut berarti salah satu angkatan laut akan berada di bawah komando angkatan laut negara lain.

"Apakah TNI AL siap di bawah komando Tentara AL Tiongkok (PLA-Navy)? Kalau iya, dimana letak kedaulatan dan harga diri bangsa?" kata Nuning.

Ia menambahkan, penolakan Tiongkok terhadap keputusan mahkamah Arbitrase itu akan berimplikasi luas, oleh karena itu jangan sampai jerat ekonomi Tiongkok menjadikan kedaulatan negara tergadaikan. (Ant/OL-3)