Harapan Publik kepada Tito Tinggi

Tito harus menyadari bahwa harapan publik sangat besar. Pembenahan internal Polri yang dijanjikan mesti diwujudkan dengan program yang berdampak cepat.

Masyarakat menanti bukti dari Kapolri baru, Tito Karnavian, untuk bisa menjadikan polisi lebih bisa melayani, mengayomi, dan melindungi mereka. Tahap awalnya mesti lewat pembenahan internal dengan program-program yang berdampak cepat. Pengawasan terhadap Polri pun mesti diperkuat.

Juru bicara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Bekto Suprapto mengakui pelantikan Tito sebagai Kapolri, di Istana Negara, Rabu (13/7), itu bakal diliputi nuansa ekspektasi tinggi dari publik. Harapan itu datang akibat reputasi dan prestasi dia sebelumnya, baik dalam hal pemberantasan terorisme, akademis, maupun pribadinya.

"Di sisi lain, masyarakat kita mau semuanya instan. Masyarakat kan maunya setelah Tito dilantik sebulan, polisi berubah. Tito harus menyadari itu. Ini bukan pekerjaan mudah," ujarnya, saat dihubungi, kemarin.

Mantan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu tak menampik adanya penilaian publik soal minimnya penerapan tugas pokok Polri; melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Menurutnya, banyak polisi yang bekerja hanya untuk menyenangkan atasan, minim kreativitas (business as usual), tanpa tahu filosofi tugas pokok anggota Polri itu.

Hal itu banyak terjadi di tingkat polsek dan polres yang notabene berhadapan langsung dengan masyarakat. Persoalan kejujuran anggota masih dipertanyakan. Itu tecermin dari 90% keluhan masyarakat yang masuk ke Kompolnas terkait dengan proses penegakan hukum. "Mengubah mindset itu tidak mudah. Tito harus buat kegiatan yang deep impact, low risk," ucapnya.

Penataan internal

Lantaran itu, menurut Muradi, Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Unpad, hal yang pertama mesti dilakukan Tito ialah penataan internal Polri, yakni dalam hal tata kelola pendidikan dan pelatihan, serta penyebaran SDM yang efektif. "Termasuk di dalamnya penaikan pangkat dan promosi yang tidak hanya memperhatikan kedekatan dengan pimpinan dan tour of duty, tapi juga rekam jejak yang baik," katanya.

Senada, Guru Besar Sosiologi Hukum UI Bambang Widodo Umar menambahkan, pembenahan internal itu harus diimbuhi pola pengawasan internal yang diperkuat. Baginya, pengawasan yang ada saat ini--Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, dan Kompolnas--belum cukup kuat.

Ada persoalan mentalitas serius di Polri. Misalnya, ada aroma kuat suap untuk membayar kursi jadi anggota Polri, sekolah staf, dan pimpinan.

Anggota Komisi III DPR Hasrul Azwar menekankan, DPR akan terus mengawasi program-program pembenahan internal yang dipaparkan Tito saat proses uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di DPR.

Terlepas dari itu semua, Bekto, Bambang, dan Hasrul meyakini bahwa sosok Tito bisa mewujudkan harapan publik tersebut, meskipun itu butuh waktu. "Tito tidak ada beban, termasuk qualified, Mr Clean (bersih), mungkin ada sedikit-sedikit lah, kita tidak tahu, tapi ketimbang yang lain ia masih bersih, muda, dan punya keberanian," papar Bambang. (P-4)