Daerah Diminta Prioritaskan Persiapan Pilkada

DIRJEN Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menyatakan pihaknya terus memantau persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 yang diikuti 101 daerah. Ada dua hal yang akan dilakukan Kemendagri dalam waktu dekat.

Pertama, pekan depan Kemendagri akan mengundang aparatur pemerintah daerah untuk menggelar rapat secara nasional guna membahas tiga hal. Tiga hal itu meliputi pemahaman dan sosialisasi UU Pilkada 10/2016, optimalisasi peran desk pilkada dalam rangka monitoring, dan memastikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan kelancarannya.

"Kita akan terus memonitor perkembangan yang ada di daerah. Dalam rapat bersama nanti, kita akan mengonfirmasi daerah yang masih bermasalah terkait anggaran," kata Sumarsono di Jakarta, kemarin.

Ia mengungkapkan masih ada sekitar tujuh daerah yang perlu diklarifikasi. Pasalnya, tujuh daerah tersebut meminta pencairan anggaran secara bertahap. "Mereka menawar untuk per termin. Pusat tidak mau. Tapi, kan kita harus memahami apa alasan mereka. Ternyata, masalah administrasi yang perlu rea-lokasi sehingga kami bisa memahami," terangnya.

Ia mengakui pencairan anggaran secara bertahap akan menghambat persiapan pilkada. Untuk itu, pihaknya meminta daerah mempercepat realokasi administrasi yang menjadi kendala tersebut.

Kemendagri, ujar Sumarsono, berharap pemerintahan daerah memprioritaskan agenda Pilkada 2017. "Ini program nasional, prioritas. Pilkada bukan program daerah, tapi program nasional yang harus sukses.

"Berdasarkan agenda persiapan pilkada, kata dia, pada 14 Juli nanti pemerintah akan menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Harapan serupa juga disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia yakin pilkada serentak tahap kedua akan berjalan lancar walaupun masih ada beberapa daerah yang persiapannya belum optimal.

"Soal masih ada (daerah) yang belum optimal (anggarannya), terus kita pantau masalahnya apa. Pilkada 2017 saya yakin akan lancar," tukasnya.

Tjahjo pun menyampaikan KPU tidak perlu tergesa-gesa untuk memilih ketua definitif sebagai pengganti almarhum Husni Kamil Manik. Kendati demikian, ia berharap siapa pun yang terpilih menjadi Ketua KPU harus mempunyai visi, misi, serta komitmen yang sama dengan apa yang telah diterapkan Husni selama ini. (Nur/P-3)