Sanksi Kasus Senjata Ilegal Paspampres Hanya Administrasi

DELAPAN anggota Paspampres yang membeli senjata ilegal dari Amerika Serikat bakal dikenai sanksi administrasi dan disiplin. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan sanksi tersebut dijatuhkan lantaran mereka membawa masuk senjata dari AS secara ilegal.

"Bukti pembelian ada, makanya legal. Proses masuknya saja yang ilegal. makanya saya periksa. Hukuman nanti diserahkan kepada Ankum (Atasan Hukum) atau Komandan Paspampres (Brigadir Jenderal Bambang Suswantono. Itu untuk latihan (menembak) perorangansaja," ujar Gatot ketika ditanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/7).

Gatot menambahkan, penerapan sanksi administrasi diberikan karena memiliki senjata tanpa mendaftarkan ke Perbakin. Menurut Gatot, hal itu sifatnya wajib mengingat TNI memiliki aturan yang melarang tiap anggotanya memiliki senjata secara pribadi, apapun kepentingannya, tanpa izin administrasi.

Hasil penyelidikan Puspom TNI atas kasus tersebut, kata Gatot, sudah rampung sejak empat bulan lalu. "Sebanyak 7-8 senjata (handgun) sudah diamankan Puspom TNI," tandasnya.

Sebelumnya, seorang personel tentara AS mengakui kesalahannya terlibat dalam penjualan senjata untuk anggota Paspampres. Anggota Angkatan Darat AS yang bernama Audi Sumilat tersebut mengakui segala perbuatannya di pengadilan.

Sumilat, keturunan Indonesia berusia 36 tahun, telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda US$250 ribu atau sekitar Rp3 miliar. Saat ini, kedepalan anggota Paspampres itu masih aktif di kesatuannya.

"Mereka Grup A dan B. Ada perwira pertama, dan perwira menengah. Nanti komandannya yang menentukan apa sanksinya," tandasnya.

Terkait itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan seluruh pengadaan alutsista TNI dan kepemilikan senjata api harus melalui kementeriannya. Di luar itu, ilegal. "Individu gak boleh, kecuali senjata berburu," tegasnya.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang, ia mengaku sudah berkomunikasi dengan PT Pindad, penyalur alutsista nasional. Tujuanya, agar PT Pindad memperbaiki kualitas alutsista mereka. Dengan demikian, tak perlu lagi pembelian senjata ilegal dari luar negeri. (OL-2)