Meninggalnya Ketua KPU tidak Ganggu Persiapan Pilkada

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) terus dilakukan, kendati Ketua KPU Husni Kamil Manik telah meninggal dunia pada Kamis (7/7).

Dikatakan Hadar, sebelumnya KPU telah menyusun Peraturan KPU yang kemungkinan memuat lebih dari sepuluh poin untuk kemudian dibahas bersama dalam rapat konsultasi dengan DPR dan pemerintah.

"Kurang lebih sudah. Kami tunggu DPR," ucapnya di Jakarta, Sabtu (9/7).

Dia menjelaskan, Peraturan KPU harus disesuaikan pasca-DPR mengesahkan Undang-Undang 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang Undang atau dikenal dengan UU Pemilihan Kepala Daerah atau dikenal dengan UU Pilkada.

"Perubahan tahapan yang harus konsultasi kan akibat perubahan UU ada tahapan yang harus berubah, juga termasuk soal pencalonan dan penyusunan daftar pemilih," terang dia.

Lebih lanjut, Hadar mengatakan pihaknya masih keberatan dengan aturan baru dalam UU Pilkada. Setelah direvisi, terdapat aturan yang memuat bahwa hasil konsultasi bersama bersifat mengikat bagi KPU.

Hal itu, dinilainya, menurunkan kemandirian KPU terutama dalam merumuskan Peratuan KPU yang menjadi acuan penyelenggara pilkada.

"Kami ingin ciptakan kemandirian lembaga ini. Sehingga pemilu terselenggara baik," tukas Hadar. (OL-3)