MA Kekurangan Hakim Agung Kamar Pidana

KEPALA Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Ridwan Mansyur memastikan MA akan mengajukan kembali permintaan kebutuhan hakim agung kamar pidana kepada Komisi Yudisial (KY).

Hal itu mengingat tidak ada satu pun calon hakim agung kamar pidana yang lolos seleksi.

"Iya, kita akan memastikan mengajukan permintaan hakim lagi," kata Ridwan saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Ia mengakui MA sangat membutuhkan hakim agung kamar pidana.

Beban perkara yang ditanggung hakim agung di kamar pidana sangat banyak.

"Di MA itu hampir semua perkara pidana khusus diajukan kasasi, bahkan peninjauan kembali (PK). Itu yang bikin (perkara) menumpuk," terang dia.

Saat ini, lanjut Ridwan, hanya ada 10 hakim agung di kamar pidana, baik hakim karier maupun hakim ad hoc.

Menurutnya, MA masih membutuhkan lagi dua sampai tiga hakim agung kamar pidana.

"Itu akan diputuskan dalam rapat pimpinan," imbuhnya.

Sebelumnya, KY telah merampungkan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi di MA.

Menurut Ketua KY Fitriciada Azhari, MA meminta delapan hakim agung dan tiga hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi.

Akan tetapi, KY hanya bisa menyerahkan lima calon hakim agung dan dua calon hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi.

KY hanya meloloskan hakim agung kamar perdata, militer, dan agama serta hakim ad hoc tipikor di MA.

Untuk kamar pidana dan tata usaha negara, KY tidak mengusulkan satu nama pun.

Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI Dio Ashar Wicaksana menyampaikan, dalam memenuhi kebutuhan hakim agung kamar pidana, MA dan KY harus membahas bersama-sama.

"Kebutuhan hakim agung seperti apa," jelasnya.

Juru bicara KY Farid Wajdi menyebut pihaknya sudah maksimal dalam menyeleksi calon hakim agung.

KY menerapkan sistem jemput bola untuk mendapatkan calon yang potensial.

"Selain menunggu calon hakim agung mendaftarkan diri, kami melakukan jemput bola," cetus dia.