Presiden Tekankan Soal Program Efisiensi

HARI Raya Idul Fitri menjadi momentum bagi sesama muslim untuk bersilaturahim.

Kali ini, Presiden Joko Widodo dijadwalkan merayakan Idul Fitri 1473 Hijriah di Padang, Sumatra Barat.

Ia kembali tidak menggelar open house di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP menyampaikan tidak ada alasan khusus Presiden berlebaran di Padang.

Menurut dia, sama saja seperti tahun sebelumnya, Jokowi ingin lebih dekat dengan rakyat sehingga memilih berlebaran di luar kota.

"(Presiden) ingin lebih dekat dengan rakyat dan (ingin) melaksanakan salat Idul Fitri di Padang. Tahun lalu berlebaran di Aceh. Jadi, bergiliran saja," ujar Johan dalam pesan singkat kepada Media Indonesia, kemarin.

Berbeda dengan Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar open house di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada hari pertama Lebaran.

Acara tersebut dibagi menjadi dua sesi, pertama pukul 10.00-12.00 WIB dan kedua pukul 12.00-13.00 WIB.

Terkait dengan tradisi menggelar ramah tamah (open house), sambung Johan, tidak ada arahan khusus dari Presiden terhadap jajaran di bawahnya.

Presiden lebih menekankan agar kementerian atau lembaga melakukan efisiensi belanja operasional.

"Tidak ada (arahan) setahu saya. Semua diserahkan kepada menteri terkait. (Open house) itu kan wujud silaturahim. Jadi bagus saja (kalau memang ingin digelar)," katanya.

Total anggaran yang dipotong dari APBN Tahun Anggaran 2016 ialah Rp50,016 triliun.

Dari jumlah itu, sebesar Rp20,951 triliun merupakan efisiensi belanja operasional dan Rp29,064 triliun merupakan efisiensi belanja lain.

Pemotongan itu juga mencakup untuk anggaran Rp10,908 triliun dan Rp1,434 triliun yang sebelumnya masuk anggaran kesehatan.

Beberapa kementerian yang anggarannya dipotong ialah Kementerian Pertanian sebesar Rp3,923 triliun dan Kementerian Perhubungan Rp3,750 triliun.

Mangkus dan sangkil

Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro mengatakan pemerintah memang harus memastikan pengelolaan anggaran yang efektif (mangkus) dan efisien (sangkil).

Dengan adanya pemotongan anggaran APBN, menurutnya, itu merupakan program ikat pinggang rezim Jokowi.

"Tampaknya pemerintah sedang melaksanakan program kencangkan ikat pinggang. Kebijakan ini harus diambil karena utang Indonesia tergolong sangat besar dan bahkan meningkat signifikan dalam pemerintahan Jokowi yang hampir dua tahun ini," ujar Siti.

Perempuan yang akrab disapa Wiwieq itu mengingatkan agar anggaran kementerian dan lembaga sesuai dengan pemerintah daerah.

"Pusat dan daerah harus mampu membuktikan soal program-program yang dieksekusi dengan dana-dana yang dikeluarkan," cetus dia.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Apung Widadi mengapresiasi upaya penghematan yang dilakukan pemerintah karena defisitnya APBN.

Ia mendorong langkah tersebut diadopsi juga oleh pemerintah daerah sehingga tercipta harmonisasi.

"Seharusnya ini juga diadopsi seluruh pemerintah di daerah. Jangan pula saat Lebaran ini mereka melakukan perayaan yang berlebihan. Penghematan anggaran harus dilakukan sebaik-baiknya," pungkas Apung.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Roni Dwi Susanto sebelumnya mengatakan pihaknya tidak segan memangkas dan menghapus alokasi anggaran program yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. (P-5)