RI Perlu Ajukan Opsi Lain

BERULANGNYA insiden penyanderaan anak buah kapal warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf merupakan bukti nyata bahwa pemerintah Filipina gagal menjaga kedaulatan di teritorial mereka. Indonesia harus melakukan penekanan dengan mengajukan opsi tertentu.

Hal itu disampaikan pengamat militer Rizal Darma Putra saat dihubungi Media Indonesia, kemarin. "Sampai saat ini, terjadi tiga kasus penyanderaan (WNI) dan pemerintah Filipina terlihat tidak berdaya, bahkan seperti tidak berdaulat di wilayah mereka," ujarnya.

Rizal menjelaskan penekanan untuk mengajukan opsi lain itu bukan intervensi. Ia berharap Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, mampu meyakinkan pemerintah baru Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte, agar mengizinkan Indonesia mengambil opsi pembebasan yang dinilai paling tepat.

Menurut Rizal, upaya diplomasi damai memang merupakan cara terbaik demi menjaga hubungan antarnegara. Namun, sambungnya, bila hal itu menemui jalan buntu, pertimbangan terakhir ialah dengan opsi lain, menerjunkan militer.

Penyanderaan terakhir atas tujuh WNI terjadi pada Senin (20/6) di perairan Filipina. Ketujuh orang itu merupakan anak buah kapal (ABK) tugboat Charles 001 pengangkut batu bara. Mereka ialah kapten Fery Arifin (nakhoda), Muhammad Mahbrur Dahri, Edy Suryono, Ismail, Robin Piter, Muhammad Nasir, dan Muhammad Sofyan.

Sebelumnya, dalam pertemuan Menlu Retno dengan Menlu Fili­pina, Perfecto Rivas Yasay Jr, di Manila, Jumat (1/7), pemerintah Filipina menyatakan komitmen mereka untuk membebaskan 7 WNI yang disandera.

"Menlu Yasay menggarisbawahi komitmen kuat Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte yang akan berupaya keras mengakhiri tindakan kriminal yang sering terjadi di laut Sulu," tegas Retno seperti dilansir melalui siaran pers Kemenlu RI.

Retno menjelaskan pertemuan yang dilakukan sehari setelah Menlu Yasay dilantik, Kamis (30/6), tersebut juga memastikan bahwa kerja sama yang baik yang telah terjalin dengan pemerintahan sebelumnya akan diteruskan.

Tolak tebusan
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, akhir pekan lalu, mengatakan Indonesia tidak akan mengintervensi dalam upaya pembebasan sandera karena hal itu akan menimbulkan ketidaknyamanan pemerintah Filipina.

Luhut mengaku telah menerima sejumlah informasi soal posisi sande­ra yang diduga berpindah-pindah. Menurutnya, sejauh ini personel TNI bersiaga. "Kalau pun diizinkan, kita harus melakukan assessment detail karena itu punya dampak macam-macam. Kita masih berpikir pada opsi yang (nonmiliter) sekarang ini," katanya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan TNI bisa saja masuk dan mencari sandera. "Kalau ada hitam di atas putih dengan angkatan bersenjata Filipina, baru benar (TNI bisa terlibat). Selain itu, perintah Presiden. Saya tidak akan lakukan karena yang punya tanggung jawab Presiden," katanya.

Gatot menentang setiap upaya negoisasi yang berujung dengan pembayaran uang tebusan Rp59 miliar, seperti tuntutan pelaku. (Ths/X-5)

golda@mediaindonesia.com