Pemerintah dan KPU Satu Suara

MENTERI Hukum dan HAM Yasonna Laoly merekomendasikan dua kubu, baik yang ada di PPP maupun Golkar, bersatu untuk menghadapi pilkada serentak. Meskipun, kata dia, secara legalitas PPP Romahurmuziy dan Golkar Agung Laksono merupakan kepengurusan yang sah dalam mengikuti Pilkada 2015.

"Kendati surat keputusan  (SK) Menkum dan HAM telah dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan penundaan berlakunya SK dicabut, demi menjaga kesejukan iklim politik, pendekatan pengajuan bersama untuk calon kepala daerah sama itu yang kita rekomendasikan," ungkap Yasonna kepada Media Indonesia, kemarin.

Ia menegaskan sikap tersebut disampaikan ke Komisi Pemilihan Umun (KPU) yang bertanya perihal kepengurusan kubu mana yang berhak ikut pilkada. Dengan demikian, ujar Yasonna, Kemenkum dan HAM sudah satu suara untuk mendorong partai bertikai mengajukan calon yang sama ke KPU.

"Hal itu merupakan cara akomodatif meskipun secara legalitas PPP Romy dan Golkar Agung yang sah ajukan calon. Pendekatan ini adalah pendekatan akomodatif demi menghindari kegaduhan politik," imbuh politikus asal PDIP itu.

Ia menambahkan, hal peng­ajuan calon kepala daerah untuk pilkada serentak sesuai kesepakatan pemerintah, Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kedua pengurus yang bertikai di PPP dan Golkar harus mengajukan calon yang sama untuk daerah yang sama.

"Sebagai Menteri Hukum dan HAM, saya menghargai sikap kubu Agung yang tidak memaksakan legalitasnya sesuai putusan PT TUN, tapi aspek kemanfaatannya. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga akan memanggil semua pemimpin partai politik untuk menyamakan persepsi," imbuhnya.
 
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar kubu Munas Ancol Yorrys Raweyai mengatakan islah dua kubu Golkar yang dimediasi Jusuf Kalla memprioritaskan musyawarah dalam penentuan calon.

Segera islah
Sekretaris Jenderal PPP versi Mukhtamar Surabaya, Aunur Rofiq, menyatakan pihaknya telah meminta kubu Djan Faridz untuk islah guna suksesnya partai Kabah di Pilkada 2015. "Kita harap mereka mau islah lebih cepat untuk pilkada," tegasnya di Kantor DPP PPP, kemarin.

Pada kesempatan itu hadir pengurus DPP versi Muktamar Surabaya, seperti Wasekjen Achmad Baidowi dan Dini Mentari, Ketua DPP Rusli Effendi dan Soleh Amin, dan jajaran kuasa hukum seperti Lutfie Hakim dan Wiryawan Adnan.

Rusli Effendi menambahkan konflik kepengurusan PPP berbeda dengan Golkar. Ia berharap KPU tidak ragu untuk mengakui kepengurusan versi Muktamar Surabaya yang telah dimenangkan PT TUN. "Kami yang sah sebab putusan PT TUN bersifat rechtmatigheid (keabsahan)," tukas dia.

Dihubungi terpisah, Sekjen PPP versi Munas Jakarta Achmad Dimyati Natakusuma mengatakan pihaknya telah sepakat untuk islah dengan kubu Muktamar Surabaya. Ia pun mengaku sudah menghubungi Romahurmuziy untuk membahas caloncalon di pilkada. "Saya sudah whatsapp yang bersangkutan," cetusnya. (Kim/P5)

cahya@mediaindonesia.com