Pembebasan Sandera di Tangan Filipina

PEMERINTAH Indonesia masih memercayakan upaya pembebasan sandera di tangan pemerintah Filipina. Penerjunan pasukan TNI ke wilayah Filipina merupakan opsi terakhir dalam upaya pembebasan tujuh anak buah kapal (ABK) yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf tersebut.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengemukakan hal itu, di Istana Wapres, Jakarta, kemarin.

''Sekarang masih minta pemerintah Filipina untuk selesaikan itu (upaya pembebasan). Yang pasti pertama prosesnya (ialah) meminta pemerintah Filipina untuk menanganinya. Sama seperti (pembebasan sandera) sebelumnya,'' ujar Kalla.

Namun demikian, JK mengatakan, militer Indonesia siap jika pemerintah Filipina meminta bantuan dalam upaya pembebasan sandera.

Di kesempatan terpisah, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan TNI belum diterjunkan ke lokasi sandera. Selain tempat persembunyian para pelaku yang selalu berpindah, ada pula kendala lain yang harus ditempuh, yakni pelatihan dan prosedur lain sebelum menuju area target.

Menurut Ryamizard, Filipina menjanjikan menangani pembebasan sandera. Jika situasi dirasa genting, TNI boleh bergerak bersama militer Filipina.

''Masuk ke sana harus latihan dulu agar tidak kacau dan jangan nanti malah tembak-tembak sendiri,'' cetus Menhan.

Berdasarkan informasi intelijen Filipina, lokasi 7 awak kapal tunda (tugboat) Charles 001 yang disandera telah bergeser dari utara ke selatan Panadao di Kepulauan Sulu. Otoritas Filipina menyebutkan perpindahan lokasi persembunyian itu dilakukan empat hari lalu.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, menambahkan tentara Indonesia tetap memonitor lokasi para sandera termasuk mencari informasi seputar tuntutan yang diminta.

Ia mengingatkan pelibatan TNI dalam operasi pembebasan tidak bisa serampangan. Keikutsertaan TNI memerlukan legalitas secara tertulis berupa perjanjian antarnegara yang merujuk United Nation Conferention on The Law of The Sea (Unclos) III Tahun 1982 atau Hukum Laut Internasional.

Legalitas serupa juga diperlukan untuk mewujudkan patroli bersama dengan Filipina dan Malaysia. Pada prinsipnya, imbuh Gatot, pemerintah Indonesia berharap jalur pelayaran yang dilintasi kapal-kapal Indonesia ke Filipina, khususnya untuk distribusi batu bara, tetap dalam status aman.

Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri yang dipublikasikan kemarin, Indonesia dan Filipina sepakat untuk meningkatkan kerja sama pengamanan wilayah perairan.
Kesepakatan itu dibuat pada saat pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Rivas Yasay, Jr di Manila. Kendati begitu, waktu dimulainya partroli belum ditentukan. (Deo/Gol/P-1)