Tito Akan Tegas Soal LHKPN

BUDAYA koruptif di tubuh Polri perlu ditekan. Salah satunya dengan menggalakan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Calon Kapolri Komisaris Jendral Tito Karnavian mengatakan, LHKPN bisa menjadi salah satu kunci menekan tingkat budaya koruptif di kepolisian. Untuk itu, ia akan tegas kepada jajarannya soal penyerahan LHKPN.

"(Soal penyerahan LHKPN) akan kita berlakukan sanksi internal secara bertahap, supaya jangan terjadi goncangan internal," tutur Tito di Jakarta, Jumat (1/7).

Tito menyebut, perbaikan melalui mekanisme dari sistem pencegahan juga harus paralel dengan peningkatan kesejahteraan. Karena itu, pencegahan harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan.

Kalau kesejahteraan di internal Polri tidak diperbaiki, Tito memprediksi bakal terjadi goncangan di internal. Sebab, faktor internal dan eksternal harus diimbangi.

Selain itu, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987 itu mengatakan, untuk menekan budaya koruptif di kepolisian perlu melakukan dua revolusi kultural. Pertama, soal budaya koruptif yang tendensi dan kedua perilaku yang humanis.

Tito menambahkan, dalam kepemimpinannya nanti, jajaran kepolisian juga akan diingatkan soal masalah bisnis, pembelian barang mewah, dan menekan budaya hedonis dan konsumtif. Ia menyebut, selama ini yang masih menjadi masalah yang menjadi penyebab korupsi yakni kecilnya tunjangan kinerja anggota Polri.

"Tunjangan kinerja yang baru 57 persen, take home pay anggota masih relatif rendah.(Gaji) Anggota terendah hampir sama dengan upah minimum regional. Otomatis kita tanggung jawabnya besar. Kita berusaha perbaiki," pungkasnya. (OL-2)