KPK Geledah Ruang Kerja I Putu Sudiartana

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan anggota DPR dari F-Demokrat tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap rencana pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat, I Putu Sudiartana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6).

Enam penyidik bersama empat personil polisi tanpa senjata datang ke ruangan bernomor 906 yang berada lantai 9 ruang fraksi Demokrat, Nusantara I Gedung DPR RI itu, ditemani Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari F-Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pada pukul 13.10.

"Sesuai dengan Undang-Undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD penggeledahan didampingi anggota MKD," kata Dasco.

Penggeledahan berlangsung sekitar dua jam lebih. Penyidik membawa satu buah koper berisi dokumen dari ruangan Putu.

Putu ditangkap karena diduga telah menerima uang suap sebesar Rp 500 juta dari Yogan Askan (YA) seorang pengusaha serta Kepala Dinas prasarana jalan dan tata ruang pemukiman Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Suprapto (SPT). Suap tersebut untuk memuluskan anggaran proyek 12 ruas jalan di Sumatra Barat (Sumbar) ke dalam APBN-P 2016. KPK menyebut uang diberikan dengan cara transfer ke rekening berbeda.

Selain Putu, pada Rabu (29/6), KPK juga menetapkan menetapkan empat orang tersangka lainnya. Mereka adalah Staf Putu, Novianti, seorang pengusaha, Yogan Askan dan Suhemi yang adalah orang kepercayaan Putu. Sementara yang terakhir adalah Kepala Dinas Prasarana dan Tata Ruang dan Permukiman Sumatera Barat, Suprapto.

Koordinator Indonesia bidang Korupsi Politik Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan kemungkinan posisi Putu yang strategis di Partai yakni Wakil Bendahara Umum, membuatnya melakukan korupsi.

"Fenomena bendahara umum masuk bui sudah sering karenamemang ada problem pendanaan politik yang sangat kompleks. Dia mungkin dikejar target dan orang yang paling banyak disodori proposal kepentingan kegiatan internal partai," kata Donal. Sehingga, memicu mereka untuk mencari sumber pendanaan. Yang paling instan, lanjut dia, adalah menjadi makelar proyek dari dana APBN. (OL-2)