Keberanian MKD Terkait Kasus Fadli Zon Dipertanyakan

KASUS penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait surat permintaan fasilitas penjemputan dan pendampingan anaknya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) baik di Prancis maupun di New York, Amerika Serikat, nampaknya berbuntut panjang.

Rencananya, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) akan melaporkan Fadli Zon secara resmi ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Jika benar sejumlah LSM yang dimotori Indonesia Corruption Watch (ICW), resmi melaporkan Fadli Zon ke MKD, maka ini tentu baik. Publik harus bantu mengawal proses selanjutnya," kata Peneliti Political Communication (Polcom) Institute, Jakarta, Maksimus Ramses Lalongkoe, saat dimintai tanggapannya, Kamis, (30/6).

Menurut Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta itu, langkah sejumlah LSM tersebut patut diberi apresiasi.

Langkah itu merupakan bagian dari kontrol dan kepedulian masyarakat terhadap anggota DPR yang kerap menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

"Iya, ini bentuk kepedulian masyarakat terhadap wakil rakyat di Senayan. Rakyat yang memilih mereka seharusnya memperjuangkan pentingan publik bukan malah mengurus diri dan keluarga, kan ini sangat memalukan".

Lebih lanjut Ramses mengatakan, keberanian MKD dalam memproses laporan masyarat terhadap kasus seperti ini dipertaruhkan, apalagi surat ini dikeluarkan Sekjen DPR dan menggunakan kop surat dengan logo negara untuk kepentingan pribadi.

"Pertanyaanya sederhana, apakah MKD melihat ini sebagai pelanggaran etika atau tidak, apalagi telah menggunakan logo negara untuk urusan keluarga," tegas Ramses.

Menurut Ramses, Fadli Zon layak diberi sanksi, begitu juga dengan pihak Sekjen DPR yang telah bersekongkol menerbitkan surat seperti itu. (RO/OL-3)