DPR Tidak Efektif Mengawasi Densus 88

WACANA pembentukan tim pengawas dari internal DPR terkait operasional Detasemen Khusus 88/ Antiteror Polri dipandang tidak efektif. Fungsi pengawasan legislatif bersifat umum dan tidak bisa diterapkan terhadap kinerja Densus 88 yang sangat mendetail.

"Tidak bisa mengandalkan cara kerja DPR yang sudah lazim, umum, seperti mengawasi pemerintah. Densus (88) tidak bersifat umum, tapi harus detail, khusus, sehingga memerlukan satu badan khusus agar pengawasannya efektif," kata Ketua Komnas HAM Imdaddun Rahmat, Rabu (29/6).

Kejahatan terorisme merupakan ancaman nyata dan tidak boleh diremehkan. Upaya pemberantasan dan penanganannya pun harus dilakukan dengan serius sehingga nantinya bisa memperoleh dukungan publik.

"Legitimasi itu penting agar mendapatkan kepercayaan masyarakat. Selama ini karena ada praktek yang tidak seharusnya, pelanggaran prosedur, seperti temuan Komnas HAM, membuat kelompok masyarakat akhirnya tidak mendukung dan enggan kerjasama," terang dia.

Senada disampaikan Wakil Koordinator Bidang Advokasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani. Menurutnya, DPR lebih elok melakukan pengawasan dengan mengefektifkan mandat dan peran mitra kerja penegak hukum, yakni Korps Bhayangkara.

"Kami khawatir peran pengawasan DPR tidak efektif mengingat DPR adalah lembaga politik yang terdiri dari banyak kepentingan. Cara kerja DPR biasanya sangat umum, tidak teknis dan praktis. Beda dengan Densus yang dibutuhkan pengawasan komprehensif," jelasnya.

Yati menilai DPR juga tidak memiliki pelbagai kapasitas Densus 88, antara lain pencegahan, penindakan, pemulihan atau koreksi, serta solusi atas tiap tindakan.

"Badan pengawas yang ideal sebenarnya bisa terdiri atas lintas institusi atau desk kerja yang ada di internal Polri dan lembaga pengawas lain, seperti Komnas HAM, Kompolnas, Propam Polri, serta ahli maupun tokoh dengan keahlian di bidang yang terkait pengawasan terorisme," ujarnya. (OL-2)